Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Pemuda Tani HKTI Aceh dan Meninjau Vaksinasi Tani se-Aceh di Kawasan Perkebunan Kurma Barbate, Aceh Besar pada Rabu (8/9). Foto: Aktual/Hilmi
Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Pemuda Tani HKTI Aceh dan Meninjau Vaksinasi Tani se-Aceh di Kawasan Perkebunan Kurma Barbate, Aceh Besar pada Rabu (8/9). Foto: Aktual/Hilmi

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang pertanian masih cukup mengkhawatirkan. Sebab saat ini usia produktif yang terjun ke sektor ini masih sangat sedikit dibanding usia yang sudah lanjut.

“Sekarang defisit sumber daya pertanian di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, karena 72 persen itu usia 45 tahun, sedangkan yang usia produktif dibawah 45 tahun hanya 28 persen,” katanya saat menghadiri Harlah ke-7 Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) dan Hari Tani Nasional 2021 secara virtual, beberapa waktu lalu.

Harvick mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian sudah memiliki Agriculture War Room (AWR) sebagai akses untuk para petani, khususnya petani-petani muda untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pertanian.

“Jadi di Kementrian Pertanian sudah memiliki AWR (Agriculture War Room), sebagai upaya pemerintah memberikan informasi yang valid dan memberikan masukkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan alat mesin pertanian, benih dan permodalan,” kata Harvick.

Dari itu semua, ia berharap para pemuda sudah tidak takut lagi untuk terjun ke bidang pertanian dan sudah memiliki keberanian dan keaktifan dalam bertanya ke Kementan.

Menurutnya, itu semua tidak lain agar Indonesia mampu menjadi negara yang membuat persyaratan penjualan bukan lagi berpatokan terhadap syarat-syarat yang ditentukan oleh Negara lain.

“Kami sangat berharap sekali pemuda-pemuda sekarang sudah berani aktif, berani bertanya, karena memang Kementan sudah sangat terbuka sekali. Jadi ini semua agar Indonesia mampu membuat persyaratan penjualan, bukan lagi berpatokan ke Negara lain,” ucapnya.

(Rizky Zulkarnain/Hilmi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: A. Hilmi