Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto (kedua kiri) didampingi Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kiri), Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman Maman Rusdi (kedua kanan) dan Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro (kanan) mengunjungi area pameran PT Astra Daihatsu Motor pada acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016,Kamis (11/8).GIIAS 2016 yang dihelat dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2016 diikuti oleh 31 merek kendaraan dari agen pemegang merek (APM) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan. Dalam pameran yang mengusung tema Green Technology for a Better Future ini, tercatat ada sebanyak 22 kendaraan model baru yang rencananya akan diluncurkan. Selain itu, 11 mobil konsep juga akan dihadirkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Merek produk otomotif Grup Astra yang turut berpartisipasi ialah Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, BMW dan sepeda motor Honda.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla menilai, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini masih terkotak-kotak. Mereka hanya loyal, peduli, menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan domisili di mana ASN tersebut bertugas. Titik. Tidak peduli di kotak lain, di bidang lain, membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang solid untuk membangun kolaborasi kinerja bersama.

Suasana “kotak-kotak” ini sangat terasa, terutama sejak pemberlakukan otonomi daerah. Karena itu, Wapres meminta ASN agar segera solid, kembali menjadi perekat nasional.

“Salah satu aspek yang harus kita segera benahi setelah 15 tahun kita mempraktikan otonomi daerah yaitu ASN terkotak pada daerah di mana mereka bertugas,” kata Wapres di Padang, Sumatera Barat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/9).

Karena itu, lanjut Wapres, pihaknya akan mengatur ASN eselon I dan II menjadi ASN nasional yang dapat ditempatkan di mana saja dalam rangka peningkatan otonomi daerah.
“Sukses tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia, perencanaan yang baik, pelaksanaan dan kontrol yang baik, serta adanya standarisasi nasional. Karena standar nasional tersebut dapat membingkai seluruh masyarakat sebagai bangsa yang bersatu,” ujar Wapres JK mengingatkan.

Lebih lanjut Wapres menambahkan, kualitas pemimpin dan kepemimpin itulah yang sangat diperlukan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan terutama di daerah. Jika pemimpin sudah dijadikan teladan maka dengan sendirinya tanpa diminta masyarakat akan ikut secara ikhlas. Sedangkan bentuk manajemen apapun yang diterapkan, bila kualitas pemimpin dan kepemimpinan berubah ubah sesuai arah angin, maka manajemen tersebut pasti gagal.

“Prasyarat utama kualitas sebuah kepemimpinan adalah ketulusan untuk berbuat demi kepentingan rakyat dan dalam ketulusan itu pemimpin haruslah lurus,” Wapres menekankan. Wapres yakin, problem “kotak-kotak” di lingkungan ASN atau dulu sering disebut PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang semuanya anggota Korpri itu bisa diperbaiki kembali.

“Masih belum terlambat untuk dibangun soliditas di lingkungan ASN ini. Kami di Korpri juga akan terus membantu mencarikan solusi terbaik, membangun karakter ASN menjadi lebih solid, dalam menjalankan tugas-tugas Negara dan masyarakat,” kata Ketua Umum Korpri Prof. Zudan Arif Fakhrulloh yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri itu.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan, amanat Wapres RI harus menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan tentang aparatur negara yang profesional dan berintegritas.

“Setiap ASN harus memiliki kesempatan dan penempatan yang sama dalam penugasannya karena pada hakikatnya aparatur negara bekerja untuk negara, dan bisa fleksibel bekerja di instansi Pemerintah dimana saja, bukan milik satu instansi tertentu,” kata Menpan Asman.

(Eka)