Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi (tengah) usai melakukan wawancara dengan TV Parlemen di Senayan, Jakarta. (Dok. Pribadi)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi (tengah) usai melakukan wawancara dengan TV Parlemen di Senayan, Jakarta. (Dok. Pribadi)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi mengungkapkan masalah impor pangan dilakukan akibat adanya perbedaan data antarlembaga. Ia mengatakan perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sebab, untuk urusan impor pangan ini Kementan kerap bersinergi dengan Kemendag yang memiliki fungsi keuntungan untuk negara. Sementara Kementerian Pertanian hanya sebatas memproduksi.

“Ini kita tidak pernah berhenti untuk terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Juga termasuk soal adanya miss data, kadang-kadang, soal impor. Di satu sisi di lembaga tersebut (Kemendag) berharap impor, karena ada datanya yang mereka terima belum tentu sinkron dengan data Kementerian Pertanian. Karena Tupoksi kita di Kementan memang produksi, sementara di Kementeria Perdagangan itu soal bagaimana keuntungan didapatkan, income untuk negara,” kata Harvick saat melakukan wawancara dengan TV Parlemen soal ‘Outlook Ekonomi Pertanian 2021’ beberapa waktu lalu.

Meski demikian, dirinya mengaku hal ini bukanlah permasalah yang berat. Sebab Harvick berjanji akan terus melakukan perbaikan-perbaikan terkait data dengan Kemendag.

“Sebenarnya ini bukan jadi masalah yang berat juga karenan masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya,” ujarnya.

Selain itu, Harvick juga menuturkan untuk mencapai Ketahanan Nasional, maka Kemandirian Pangan harus lebih dulu terbentuk.

Ia pun menegaskan, semua program-program di Kementan untuk mencapai kemandirian pangan saat ini bukan sekedar jargon belaka, tetapi sudah on the track.

“Karena National Resilience itu bisa terbentuk kalau memang Food Resilience-nya dulu (terbentuk). Apalagi soal kedaulatan. Ketahanannya saja harus kita capai dulu baru kedaulatan. Jadi bukan sekedar jargon tapi memang kita on the track ke situ. Dan kita harapkan masyarakat juga support,” tegasnya.

(A. Hilmi)