Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya kebijakan populis yang dikeluarkan pemerintah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Menurutnya, bukan tidak mungkin Jokowi akan mengeluarkan beberapa kebijakan populis untuk mendulang suara pada Pilpres 2019 mendatang.
“(Jelang Pilpres 2019, Ada Kebijakan Tersembunyi,* ucap Fadli kepada Aktual usai acara rilis survei Indo Barometer di Jakarta Pusat, Minggu (3/12).
“Kalau misalnya dapat sepeda ambil aja, itu duit rakyat juga, ada kaos juga ambil aja,” imbuh Wakil Ketua DPR ini sembari tersenyum.
Kebijakan populis yang dikeluarkan pemerintah pada tahun ini dapat dilihat dalam kebijakan harga BBM satu harga. Pemerintah menargetkan beroperasi 150 lembaga penyalur, termasuk di Papua, sampai 2019 mendatang.
Namun, beberapa kalangan menganggap kebijakan ini terlalu memberatkan Pertamina lantaran membutuhkan banyak uang untuk mewujudkannya. Dari sisi keuangan, program BBM satu harga yang menarik 150 titik sampai 2019 mendatang ini diperkirakan mencapai Rp 3 triliun.
Pertamina sendiri telah merogoh kocek sebesar Rp 800 Miliar untuk untuk menerapkan BBM satu harga di Papua.
“Kalau kebijakan populis tapi hanya sekedar alat politik, itu tidak sustainable. Masyarakat butuh kebijakan berkelanjutan dan berkesinambungan, yang me-mantaince mereka untuk mendapatkan akses terhadap distribusi kekayaan dan keadilan,” papar Fadli.
Ucapan Fadli pun diamini oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Kepada Aktual, Hinca mengingatkan Jokowi untuk menghindari kebijakan populis yang nantinya justru akan memberatkan rakyat.
“Kalau saya sih yang real (untuk rakyat). Kan pengamat juga sàelalu mengatakan daya beli kita turun, utang tinggi, karena jor-joran ke infrastruktur, penting untuk beliau (Jokowi) perhatikan,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia pun mendesak Jokowi untuk segera merealisasikan sejumlah janji kampanyenya, seperti proyek pembangkit listrik 35.000 MW dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Jangan sampai, lanjutnya, janji kampanye pada Pilpres 2014 terabaikan lantaran Jokowi fokus ingin mendulang suara untuk Pilpres dua tahun mendatang.
“Jangan populis, nanti enggak baik juga ke depannya. Belum nanti disurvey dari sekian banyak janjinya kan, nanti bulan Januari-Februari sudah mulai ditagih,” tutup mantan Sekjen PSSI ini.
Pewarta : Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
