Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Pramono Anung mengakui pemerintahan mengalami kendala di sektor sosial politik dan ekonomi. Namun, reshuffle kabinet sepenuhnya adalah kewenangan presiden.
“Sekarang ini tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat di beberapa sektor mengalami kendala baik itu secara sosial politik ekonomi hal itu nampak, maka dengan demikian apakah ini kemudian akan diartikan akan ada reshuffle atau apapun maka itu kewenangan presiden sepenuhnya,” ujar Pramono di DPR, Selasa (21/4).
Menurutnya, banyak hal yang belum seperti harapan bahwa presiden dan wakil presiden sudah bekerja keras memotong birokrasi pemerintahan.
“Yang selama ini menjadi hambatan membuka iklim investasi dan juga iklim dunia usaha, itu orang sudah memberikan apresiasi tetapi ada beberapa hal belum berjalan secara baik maka dengan demikian apakah itu akan dilakukan tentunya presiden yang tahu,” katanya
Pramono menegaskan, reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden.
“Tentunya presiden dan wakil presiden melihat performens pemerintahan ini, apakah enam bulan ini mengalami kinerja seperti dijabarkan diawal oleh presiden tentunya presiden dan wakil presiden yang paling tahu dalam persoalan ini,” tuturnya
Sementara itu, terkait menteri-menteri yang bermanuver dan terlihat tidak ada komunikasi dengan presiden, Pramono menyebut menteri harus siap membantu presiden semenjak dipilih.
“Maka kalau ada menteri bermanuver, siapapun menteri itu presiden bisa mengambil langkah karena kewenangan, ini kan dalam sistem presidensil ada pada presiden,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
