Jakarta, Aktual.com — Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) menuntut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berlaku adil terhadap rakyat kecil, bukan hanya mementingkan sekelompok kecil untuk menguasai tanah (monopoli) di berbagai daerah.
Menggelar aksinya di Istana Negara, Senin (28/9), AGRA dan FPR ‘menyusul’ ribuan bidan yang menggelar aksi sejak pukul 10.00 Wib. AGRA datang sekitar pukul 13.00 Wib.
Seperti halnya ribuan bidan, aksi AGRA-FPR dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2015 membawa puluhan spanduk-spanduk tuntutan. Diantaranya ‘Jokowi-JK Rezim Fasis Anti Rakyat’, ‘Hentikan Perampasan Tanah Rakyat’, ‘Tidak Ada Demokrasi Tanpa Land Reform’, dan ‘Kembalikan Tanah Petani’.
Koordinator FPR, Rudi HB Daman menyampaikan 11 tuntutan yang disampaikan ke pemerintah. Pertama, hentikan monopoli dan Perampasan tanah serta penggusuran, kedua turunkan harga biaya produksi pertanian dan lindungi harga-harga hasil produksi petani, ketiga hentikan kekeraasan terhadap kaum petani.
Keempat, menuntut pemerintah melakukan tanggap darurat bagi korban asap di Sumatera dan Kalimantan. Kelima, memberikan subsidi langsung kepada kaum tani yang gagal panen akibat kekeringan. Keenam, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
Kemudian, tolak Perpres No 61/2015 yang menghisap kaum tani. Delapan, naikkan upah buruh tani serta menghentikan PHK serta menyediakan lapangan pekerjaan layak. Sembilan, menolak pembangunan mega proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan investasi asing dan hutang luar negeri.
“Sepuluh, laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional dan terakhir kami menuntut peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kaum tani,” demikian Rudi.
Artikel ini ditulis oleh:
