Yogyakarta, Aktual.com — Meski aksi protes yang sebelumnya dilakukan di gedung DPRD Yogyakarta, Jumat (97/4) berakhir dengan tindakan represif pihak keamanan, mahasiswa dari Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (Panama) terus melakukan aksi menuntut Rini Soemarno mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.
Hingga Minggu (10/4), aksi mogok makan yang dilakukan lima orang perwakilan mahasiswa kembali berlanjut di depan pintu utama kampus pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Kami akan lakukan aksi yang lebih besar dari ini jika pemerintah tidak memberi respon atas tuntutan kami,” ujar Ary Setiawan selaku koordinator aksi kepada Aktual.com.
Seperti diketahui, sejumlah nama berkebangsaan Indonesia turut serta disebut dalam dokumen Panama Papers. Mulai dari politikus, pengusaha nasional, pejabat negara hingga perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia. Bahkan, data tersebut juga menyebut satu-satunya menteri aktif Kabinet Kerja, Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai salah satu pelaku pengemplangan pajak dan pencucian uang negara.
Hal tersebut menurut Ary yang menjadi alasan mengapa tuntutan Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa ditujukan pada Rini Soemarno, selain juga karena peranan dan kebijakannya selama ini sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dinilai buruk. Setidaknya, terdapat 3 tuntutan utama para mahasiswa:
Pertama, menuntut Presiden Jokowi memecat dan menangkap Menteri BUMN Rini Soemarno karena terbukti masuk dalam daftar pengemplang pajak dan pelaku pencucian uang dalam yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri.
Kedua, meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas data WNI yang tercantum dalam dokumen Mossack Fonseca, yang menyebut sebanyak 2.961 orang dan badan usaha asal Indonesia dengan nilai uang sebesar Rp. 11.400 triliun yang merupakan hasil kejahatan.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi menyita hasil kejahatan Rp. 11.400 triliun tersebut untuk dipakai membayar hutang negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Ditambahkan Ary, aksi yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas ternama di Yogyakarta ini dilakukan sebagai antisipasi agar isu besar seperti ini tidak luput dari perhatian gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di daerah. Ia tidak ingin isu penting seperti ini perlahan-lahan hilang ditimpa isu-isu lain jika tidak direspon dengan cepat.
“Ini juga sebagai dorongan agar gerakan-gerakan mahasiswa di daerah lain melakukan aksi yang sama, dengan tuntutan yang sama, yaitu bongkar skandal Panama Papers serta pecat dan adili Rini Soemarno,” tambahnya.
Ditengah kebutuhan proyek pembangunan infrastruktur nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah dituntut tegas untuk menindak seluruh pejabat dan pengusaha serta korporasi yang terlibat dalam skandal Panama Papers ini. Penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi serta kejahatan yang lain harus segera diproses sesuai hukum.
Selain itu, pembahasan terkait kebijakan penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah digodok Pemerintah dan DPR jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak.
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
Nebby
