Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad (kedua kanan), Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspa Yoga (kedua kiri) dan Director of Eastasia Region ADB Kelly Bird (kiri) usai meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi di Jakarta, Selasa (15/3). OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau OJK Proksi sebagai bentuk komitmen mendukung perkembangan industri keuangan mikro yang berperan dalam perekonomian nasional. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, negara-negara yang tergabung di Gerakan Non Blok harus mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan pada abad ke-21.

“Saya perlu tegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi Gerakan Non Blok untuk melakukan reformasi internal. Reformasi dibutuhkan agar GNB siap dalam menghadapi tantangan abad ke-21,” kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (18/9).

Sebab, tantangan utama GNB saat ini bukan lagi perang dingin, namun ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan antarnegara GNB serta konflik internal dan konflik antar anggota GNB.

Untuk menghadapi tantangan di abad ke-21, JK menilai anggota GNB perlu menegakkan kembali prinsip dan nilai-nilai dasar GNB. “Prinsip dan nilai-nilai dasar GNB masih sangat relevan, dan jika diterapkan secara benar akan memberikan keberhasilan bagi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 dan mencapai visinya.”

Ke depan GNB perlu memfokuskan kerja samanya dalam beberapa aspek. Pertama, Wapres RI menekankan bahwa kerja sama multilateralisme harus tetap menjadi fokus GNB. Untuk itu, peningkatan kontribusi GNB di Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai, harus ditingkatkan.

Terlebih, Indonesia memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kedua, menurut Wapres JK, GNB harus memperkuat budaya perdamaian global (global culture of peace), terutama melalui dialog antarperadaban.

Ketiga, lanjut dia, negara anggota GNB juga harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi yang dapat berpengaruh terhadap upaya meminimalkan potensi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Keempat, Wapres RI mendorong GNB untuk meningkatkan kerja sama pembangunan, khususnya melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation). Hal itu dinilai penting dalam pencapaian Agenda Pembangunan 2030.

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan area kerja sama yang harus difokuskan oleh GNB, dia menekankan bahwa dengan 120 negara anggota, mewakili 60 persen dari anggota PBB, GNB memiliki daya tawar yang tinggi.

“Hal ini seharusnya memberikan keberhasilan kepada GNB dalam mencapai visinya dan berkontribusi dalam upaya komunitas internasional mengatasi tantangan global.”

GNB masih memiliki hutang kepada warga Palestina, yaitu mendukung kemerdekaan negara tersebut. Terkait hal itu, JK kembali menyerukan kepada anggota GNB untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina, termasuk melalui proses perdamaian Israel-Palestina dalam mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).

(Wisnu)