Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR mendesak pemerintah bersikap tegas dalam menjalankan reformasi agraria, salah satunya dengan memaksimalkan lahan-lahan pertanian produktif yang selama ini dibiarkan nganggur.
“Denda saja pemilik lahan produktif yang tak digunakan agar jadi produktif. Sita bila perlu.Buat apa, lebih baik lahannya disewa petani agar produksi. Ini akan kita sampaikan ke pemerintah dan apa realisasinya,” ucap Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat Audiensi dengan Mahasiswa IPB di ruang Komisi IV DPR, Jakarta, jumat (5/12).
Politikus PAN ini menambahkan, dalam reformasi agraria ditarget ada 12 juta lahan pertanian produktif yang akan diberikan pada petani, baik sewa atau pinjam pakai. Tapi target ini belum jalan sampai sekarang. Ada juga program penambahan 100.000 are lahan baru yang juga belum jalan.
“Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Di Jawa justru ada pengurangan lahan 100.000 hektar per tahun. Sementara penambahan lahan baru tidak jalan.Ini sebuah dilema dalam upaya swasembada pangan yang kita dengungkan,” ucapnya.
“Problemnya juga adalah petani tertekan karena sering rugi sehingga mereka alih profesi. Lahan-lahan dibangun properti.”
Dengan dasar ini, lanjut Viva, Komisi IV DPR meminta pemerintah segera mendata lahan terlantar untuk dimanfaatkan. Jangan sampai keinginan swasembada pangan hanya bagaikan melukis di langit atau menulis huruf di air laut. Semua sia-sia.
“Kalau target pemerintah tiga tahun swasembada pangan ya akan dibuktikan, DPR akan membantu dan mengawasi. Bukan menghambat, pemerintah nggak usah takut,” tuntas Viva.
Artikel ini ditulis oleh:
