Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Muhammd Farid AlFauzi menilai langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang direksinya untuk mengikuti rapat-rapat dengan parlemen, sebuah keputusan yang tidak cerdas.
Menurut dia, tidak ada alasan mantan kepala staf rumah transisi Jokowi-JK itu untuk melarang bawahannya hadir dalam rapat dengan komisi selaku mitra kerjanya.
“Ketika kita bicara dengan direksi dalam hal evaluasi dan pengawasan. Ini fungsi kita, kalau ini dilarang, tegas saya katakan Ibu Rini tidak cerdas menyikapi. Ini persoalan teknis jangan dibawa ke ranah politik,” ucap dia kepada wartawan, di Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
“Saya minta surat edaran itu segera dicabut supaya agenda kita (Komisi VI DPR) bisa jalan. Dewan merupakan refleksi dari masyarakat dalam pengawasan dan itu tidak boleh dihadang,” tambahnya.
Ketika ditanyakan bagaimana sikap Presiden Jokowi yang juga memerintahkan jajarannya setingkat menteri untuk tidak terlebih dahulu haadir di DPR, sebelum kondisinya kondusif? Dia mengatakan jika pelarangan itu, wajar saja.
“Pak Jokowi keluarkan statement itu untuk menteri. Pejabat tidak, ini menterinya . Menteri bu Rini ini salah menerjemahkan (surat edaran larangan presiden) dan tidak cerdas. Tidak taktis,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
