Medan, Aktual.com —Masa jabatan Walikota Medan Dzulmi Eldin berakhir hari ini, Minggu (26/7). Sayangnya, hingga akhir masa jabatannya, Pemprov Sumut tak juga menunjuk siapa penjabat Walikota Medan.
Belum ditunjuknya penjabat walikota Medan disinyalir dipicu karena terjadinya tarik menarik kepentingan politik kalangan elit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Medan itu jadi barometer aspek politik, jadi representatif, kepentingan politik tertentu pasti ada. Apalagi ditambah persoalan yang melilit Gubernur Sumut,” ujar pengamat politik USU Agus Suriadi kepada Aktual.com, Minggu (26/7).
Menurut Agus, pemerintah provinsi Sumut seharusnya mengesampingkan aspek kepentingan-kepentingan politik. Sebab, Kota Medan membutuhkan adanya penjabat, agar pemerintahan terus berjalan.
“Agar masyarakat tau, bahwa Pemprov tidak ada kepentingan. Ini kan ada indikasi-indikasi tertentu, ini pasti ada kesalahan pemprov Sumut. tukas Agus. Kepentingan politik penting, tapi kepentingan masyarakat dan pembangunan lebih tinggi dari kepentingan politik,” tukas Agus.
Menurut Agus, belum ditunjuknya penjabat walikota Medan akhirnya menguatkan stigma ketidaknetralan Pemprov Sumut dalam menyikapi Pilkada.
“Agar orang tidak punya stigma bahwa ada kepentingan elit di Pemprov Sumut? Pelanggaran memang tidak ada, tapi dari sisi manajemen pemerintah medan jadi abuse of power, dan ini mengacaukan pemerintahan, paling tidak terganggu, disaat orang butuh keputusan, tidak ada penjabat. Dan Pemprov harus menyegerakannnya agar tidak terjadi tarik menarik,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Penyelenggaran Daerah pada Biro Otda Provinsi Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan, pelaksana harian (plh) Walikota Medan sementara akan diisi oleh Sekda Kota Medan, Syaiful Bahrie.
Syaiful mengakui, hingga saat ini Gubernur Sumut belum menunjuk penjabat walikota. Medan. “Tapi yang jelas gubernur sampai saat ini belum mengangkat penjabat walikota Medan,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
