Partai Demokrat mempertanyakan rotasi jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Demokrat menganggap "tukar" jabatan ini bukan sebuah rotasi biasa.

Jakarta, Aktual.com — Partai Demokrat merasa janggal dengan pencopotan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Apalagi, partai berlambang mercy itu mendapatkan informasi, bahwasanya jenderal bintang tiga yang kerap disapa Buwas itu sempat dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum dicopot.

“Untuk Presiden, pertanyaan yang perlu dijawab sebagai berikut, apakah benar Presiden memanggil langsung Komjen Pol Budi Waseso untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan diganti?” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan di kantor DPP, Jakarta, Minggu (6/9).

Syarif melanjutkan, apalagi dalam pertemuan tersebut Presiden tidak ditemani oleh Kapolri Badrodin Haiti, yang justru mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan rotasi perwira tinggi Polri itu.

“Tanpa melibatkan Kapolri yang justru memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian dan pengangkatan para perwira tinggi di jajarannya,” kata Syarif.

Oleh karena itu, demi memperjelas rotasi Buwas, Partai Demokrat meminta Presiden dan Kapolri menjelaskan kepada publik. Apalagi, bekalangan Buwas menanganai kasus Pelindo II.

“Partai Demokrat berpendapat, ada penjelasan yang perlu diberikan Kapolri dan Presiden,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu