Jakarta, Aktual.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi catatan kepada pemerintah agar hati-hati dalam menggarap proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) jalur Jakarta-Bandung. Pasalnya, jika tidak hati-hati sangat dimungkinkan aset BUMN akan ada yang tergadaikan dan dimiliki oleh China.
“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” tandas Anggota VII BPK, Achsanul Qosasih di Jakarta, Selasa (19/1).
Menurut dia, masalah pasti akan muncul jika proyek KCIC itu tidak hati-hati. Karena dengan keterlibatan China ini, dimungkinkan akan ada konsesi BUMN yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN China nantinya.
“Bahkan nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China. Karena jalurnya akan melewati tanah PTPN,” ungkap dia.
Proyek ini memang akan ditangani oleh korsorsium BUMN. Beberapa BUMN mengaku siap menangani proyek ini. Seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api (Persero), dan PTPN VIII (Persero).
Bahkan ia juga mengkritisi target capaian penumpang jika proyek KCIC itu jadi. Kata dia, target penumpang pada 2019 yang dicanangkan pemerintah nanti untuk Jakarta-Bandung dapat mencapai 29 ribu per hari dianggap tidak masuk akal.
“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2800-3000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29 ribu orang sehari. Itu asumsi dari mana?” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
