Jakarta, Aktual.com — Politikus PDIP di DPR RI, Masinton Pasaribu mengimbau DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang PT Freeport untuk menjawab persoalan yang mendapat perhatian publik.
“Lebih cepat dibentuk akan lebih baik, karena akan cepat bekerja menuntaskan berbagai masalah menyangkut Freeport yang belakangan menjadi perhatian besar publik,” kata Masinton, di Jakarta, Rabu (27/1).
Masinton lebih setuju dibentuk pantia khusus (pansus) dibanding panitia kerja (panja).
“Dibanding panja, pansus legitimasi lebih tinggi apalagi anggotanya lintas fraksi dan hasilnya dibawa ke paripurna. Pansus punya kewenangan memanggil semua pihak yang terkait dan ini membutuhkan waktu,” kata Masinton.
Sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masa kerja pansus selama 60 hari dan jika dibutuhkan bisa ditambah lagi.
“Karena lingkup persoalan yang akan diselidi cukup banyak, maka pansus inilah yang paling tepat untuk Freeport. Misalnya melakukan review atas kontrak kontrak Freeport, tinggal disepakati, mulai kapan pansus menyelidinya,” kata Masinton.
Mengingat pentingnya persoalan Freeport, Masinton yang duduk di Komisi III DPR berusaha menginisiasi rekan-rekannya dari sejumlah fraksi untuk mengumpulkan dukungan bagi pembentukan Pansus Freeport.
“Sudah terkumpul 12 tanda tangan dukungan pansus dari anggota yang berasal dari Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, Hanura, Golkar dan juga Fraksi Demokrat,” kata Masinton.
Menurut Masinton, para anggota yang sudah menandatangani persetujuan pembentukan pansus itu perlu memberikan informasi dan penjelasan ke fraksi masing masing, meskipun untuk dukungan pansus merupakan hak anggota. .
Bagi DPR, hal ini cukup serius yakni dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Apalagi sudah dilakukan 4 kali perpanjangan sejak 2 tahun lalu. Per 28 Januari 2016, izin ekspor habis dan Freeport sudah mengajukan permohonan perpanjangan lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
