Jakarta, Aktual.com — Kontroversi mega proyek reklamasi Teluk Jakarta terus berlanjut. Selain adanya kasus korupsi, keberadaan proyek tersebut juga menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Terutama mereka yang terancam tergusur keberadaannya oleh kepentingan pengembang.
Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara menilai, keberadaan mega proyek tersebut terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu melawan desakan para pengembang. Sehingga, kebijakannya lebih menguntungkan pengembang.
“Presiden ini terlihat tidak berdaya. Presiden terlalu banyak didukung konglomerat. Yang saya ingin tanya, sebenarnya presiden itu untuk siapa?” tanyanya di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).
Hal itu disebabkan, tutur Marwan, Jokowi memiliki utang budi kepada para pengembang yang telah membiayai dirinya di Pemilihan Presiden 2014 lalu.
“Untuk reklamasi ada 13 pulau ada 17 yang bangun. Semua pengembang sudah kontribusi untuk Jokowi agar terpilih. Sementara Jokowi sudah ada utang budi. Sementara menteri sampai presiden sudah terikat sehingga sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar mana yang salah,” tuturnya.
Marwan menandaskan, reklamasi Teluk Jakarta tidak memiliki faedah bagi masyarakat luas. Baginya, reklamasi hanya memiliki satu tujuan, bisnis.
“Semua orientasinya bisnis dalam reklamasi ini,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
