Hutang luar negeri. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta integrasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus terkonsolidasi dengan baik.

“Yang saya jumpai ada waduk, tidak ada irigasinya, sudah bertahun-tahun. Ada pelabuhan tidak ada jalan, artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik, tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 untuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 di Jakarta, Rabu.

Jokowi menilai bahwa hal tersebut terjadi karena perencanaan yang dilakukan hanya berorientasi pada proyek, sehingga tidak menghasilkan “output” atau “outcome”,

“Sehingga sekali lagi, pertajam prioritas, semakin sedikit akan semakin baik. Satu prioritas, dua prioritas, itu akan lebih tajam, akan lebih baik,” ucap Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan anggaran yang ada di APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur masih sangat kecil, sehingga butuh investasi.

Presiden memperkirakan kebutuhan membangun infrastruktur kurang lebih Rp5.500 triliun dalam 5 tahun, dan anggaran yang bisa disediakan kurang lebih Rp1.500 triliun dari APBN.

“Artinya, hanya kurang lebih di bawah 30 persen, sisanya dari mana, dari investasi, tidak ada jalan lain, kecuali investasi. Mendapatkan investor tidak ada jalan yang lain,” jelasnya. (ant)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka