Jakarta, Aktual.com – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme DPR meminta kepada Pemerintah agar konten aturan penyadapan dalam RUU itu dilengkapi. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 72 Pasal 31 tentang Penyadapan yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah itu diminta dilengkapi, agar aturan terkait penyadapan terduga teroris tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah,” ujar Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i, usai rapat internal Pansus RUU Terorisme, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Syafi’i menjelaskan, pasal tentang penyadapan pada RUU Terorisme, tidak lembaga yang mengizinkannya, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya. Padahal dalam UU yang sudah existing, izin penyadapan jelas dari Pengadilan Negeri, dengan adanya batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menekominfo.
Politisi Gerindra itu menambahkan, merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK N0. 5 Tahun 2010.
Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apapun, disewakan dan diperjualbelikan
“Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang di muat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering,” imbuh Anggota Komisi III DPR itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
