Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.
Ia mengaku prohatin dengan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak dari sistem Pilkada Langsung yang penuh dengan politik transaksional.
“Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).
“Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada,” lanjutnya.
Kata Bamsoet, banyak pihak menilai penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan. Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan,” terang mantan Ketua Komisi III ini.
Artikel ini ditulis oleh:
