PTH Direktur Utama PT Pertamina Gas Indra Setyawati (kiri), Direktur PIMR PT Pertamina (Persero) Gigih Prakoso (tengah), Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Jobi Triananda Hasjim (kanan) berfoto bersama saat Konferensi Pers Holding Migas PGN - Pertagas di Kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta, Senin (21/5).
PTH Direktur Utama PT Pertamina Gas Indra Setyawati (kiri), Direktur PIMR PT Pertamina (Persero) Gigih Prakoso (tengah), Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Jobi Triananda Hasjim (kanan) berfoto bersama saat Konferensi Pers Holding Migas PGN - Pertagas di Kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta, Senin (21/5).

Jakarta, Aktual.com – Sebagai kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan melakukan proses integrasi bisnis gas. Integrasi ini meliputi pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua).

Perkembangan terkini dari proses pembentukan holding BUMN Migas yakni Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.

“Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PGN nanti akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan pemegang saham atas transaksi material terkait dengan integrasi tersebut,” ujar Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, Senin (21/5).

Setelah proses integrasi ini selesai, dirinya berharap PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN Migas dapat memberi wewenang sekaligus mengarahkan subholding gas menjadi ujung tombak bisnis gas di Indonesia.

“Holding BUMN Migas melalui integrasi ini akan menghasilkan lima poin antara lain, menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi sehingga tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen,” jelasnya.

Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional, peningkatan kinerja keuangan holding BUMN Migas, memperkuat infrastruktur migas dan penghematan biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan infrastruktur antara PGN dan Pertagas.

Lebih jauh, Fajar menambahkan, perubahan status PGN yang kini menjadi anak usaha Pertamina maupun Pertagas tidak akan merugikan para karyawan yang bekerja di kedua perusahaan tersebut.

Mengutip Buku Putih Pembentukan Holding BUMN Migas, Fajar menegaskan tidak ada pengurangan jumlah karyawan di setiap perusahaan.

“Pembentukan holding BUMN Migas tetap mempertahankan 100 persen pekerja yang ada saat ini dan juga tidak ada perubahan kompensasi dan benefit bagi karyawan,” katanya.

Selain itu, para karyawan PGN dan Pertagas juga tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam program pengembangan pekerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka