Jakarta, Aktual.com – Sebanyak 13 dari 16 partai politik peserta pemilu menandatangani Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang digagas oleh KPK.
“Harapannya, tahun depan masyarakat bisa lihat dan bisa tahu partai mana saja yang punya komitmen (antikorupsi), tidak hanya lisan tapi juga mengimplementasikannya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).
Partai-partai tersebut adalah PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, Hanura, PSI, Garuda, Berkarya, Perindo dan PKPI.
Ada empat poin integritas yang ditandangani 13 partai politik itu, yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh sekretaris jenderal parpol atau perwakilannya setelah sebelumnya para ketua umum parpol atau perwakilannya ikut dalam diskusi yang diadakan KPK.
Sedangkan tiga parpol yang tidak menandatangani adalah PKS, PBB dan Nasdem. Nasdem tidak ikut menandatangani SIPP meski menghadiri diskusi tentang “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik” yang diadakan KPK.
“Kalau hanya menandatangani selembar kertas yang tidak ada manfaat atau tidak diimplementasikan, itu berdampak buruk terhadap kesan publik terkait pemberantasan korupsi,” kata Sekjen Nasdem Johnnya G Plate.
Tanpa pakta integritas Ia mengklaim Nasdem selama ini sudah menerapkan sistem tersebut, meski tanpa adanya pakta integritas. “Kami menerapkan politik tanpa mahar, menolak dana saksi, rekrutmen partai berjenjang,” tambah Johnny.
Sedangkan mengenai ketidakhadiran PKS dan PBB, menurut Febri, bukan berarti mereka tidak berkomitmen mewujudkan SIPP.
“Bahwa hari ini tidak datang, tentu tidak berarti tidak ikut mendukung dan tidak berkomitmen mewujudkan SIPP. Setelah hari ini kan tak cukup hanya penandatanganan. Ke depan kita akan datang lagi, duduk bersama menyusun semacam ‘tools’ (sarana)yang diperinci, walaupun sebenarnya buku panduannya sudah ada di sini. Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama,” ungkap Febri.
Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku bahwa ia setuju dengan prakarsa yang dilakukan KPK.
“KPK lebih berwibawa mengundang semua orang hadir. Jadi ada kesalahan sistem. Apa KPK harus ditakuti? Keliru. KPK harus menjadi cermin untuk mengurangi rasa untuk melakukan korupsi. Korupsi ini hanya bisa dilawan dengan hati nurani. Bagaimana mau berhenti? Apa yang diatur KPK saya setuju,” kata OSO.
Sedangakan Ketum DPP PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ada rasa takut parpol kepada KPK.
“Sistemnya harus disempurnakan. Sekarang semua tidak boleh, tapi biaya perlu. Orang berkuasa menggunakan keinginannya untuk berkuasa sehingga terjadi korupsi besar dan kesenjangan. Kalau itu bisa diperbaiki, saya rasa KPK kerjanya lebih mudah. Saya juga takut dengan KPK,” kata Zulkifli.
Sementara Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengaku bahwa standar KPK dalam SIPP seperti kode etik, keuangan maupun kaderisasi sedang diupayakan PKB.
“Pemilu 2019 menjadi pemilu paling berat karena paling liberal sepanjang sejarah reformasi karena kompetisi internal dan eksternal yang membutuhkan energi luar biasa sebagai parpol dalam mengonsolidasi SIPP harus berhadapan dengan realitas yang sangat liberalistis,” kata Muhaimin.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
