Jakarta, Aktual.co —Tenaga guru di pedalaman, perbatasan, pulau terluar, dan daerah terpencil bakal diprioritaskan diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Jadi guru, melalui kepala daerah akan diproses bagi mereka yang mengajar di daerah terpencil, pedalaman, pulau terdepan akan menjadi prioritas untuk diangkat jadi pegawai pemerintah,” kata Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Jumat (29/5).
Meski jadi prioritas, ujar Yuddy, tidak ada pengangkatan otomatis bagi guru. Mereka tetap harus melalui proses seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dianggap paling tepat dan objektif.
“Untuk menghindari segala penyalahgunaan wewenang. Namun para guru tersebut masuk dalam koridor prioritas,” kata Yuddy.
Guru-guru yang mengajar di pedalaman, diakuinya memang dapat pengecualian dari presiden untuk kebijakan moratorium penerimaan PNS yang gunakan pendekatan ‘negative zero to growth’. Yang artinya tidak ada penambahan pegawai pemerintah melampaui jumlah yang pensiun.
“Meski kebijakan moratorium, itu ada pengecualian. Yaitu profesi guru, bidang medis dan penegak hukum. Namun juga akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing kabupaten dan kota,” ucapnya.
Yuddy juga menjelaskan latar belakang dijalankannya kebijakan moratorium adalah keterbataaan anggaran negara yang mencapai 41 persen hanya untuk pegawai yang juga memerlukan biaya moda dan belanja barang, sehingga totalnya semua di atas 80 persen.
“Sedangkan kegiatan lainnya untuk pembangunan, pendidikan dan program lainnya hanya 20 persen. Karenanya pemerintah harus hemat, tidak boleh terus tambah pegawai tanpa kendali, harus ada desainnya sehingga kedepannya betul-betul kita memiliki ASN yang baik sesuai kebutuhan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
