Jakarta, aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi 2026, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, memberikan sambutan yang penuh makna dan refleksi mengenai peran penting imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun reputasi bangsa di kancah internasional. Peringatan tersebut berlangsung di Gedung MPR RI dan dihadiri oleh guru besar, akademisi, insan pemerhati imigrasi, serta praktisi dan peneliti.
Mengusung tema “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”, Ibas menekankan dua aspek penting dalam sistem imigrasi Indonesia. Pertama, imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, dan kedua, imigrasi sebagai gerbang peradaban bangsa yang menggambarkan Indonesia di mata dunia.
Dalam sambutannya, Edhie Baskoro Yudhoyono mengutip filosofi politik dari penerima Nobel Sastra Hannah Arendt yang menyatakan, “The right to have rights is the fundamental condition of humanity,” yang berarti hak asasi manusia hanya bermakna jika dijamin oleh negara dan hukum. Oleh karena itu, menurutnya, imigrasi humanis harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat sesuai dengan konstitusi negara.
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat imigrasi yang telah bekerja keras meningkatkan sistem layanan keimigrasian, seperti implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital yang mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah, serta program pengawasan perbatasan untuk memperkuat keamanan sekaligus melayani masyarakat lokal.
“Pelayanan publik semakin cepat, pengawasan lebih ketat, dan Indonesia semakin dihormati dunia internasional. Namun, kita juga harus terus melakukan perbaikan,” katanya, sembari menyoroti sejumlah masukan dan solusi untuk penyempurnaan sistem imigrasi, termasuk penguatan layanan di daerah terpencil, peningkatan transparansi aparatur, serta pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang dengan kepentingan nasional.
Selain sambutan, acara ini juga dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan yang melibatkan berbagai pandangan dengan tujuan mendengarkan masukan, komentar, dan solusi terkait perkembangan imigrasi Indonesia ke depan. Edhie Baskoro Yudhoyono mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif untuk diskusi, antara lain bagaimana menjaga ketegasan imigrasi tanpa menghilangkan kemanusiaan, serta bagaimana memperluas layanan imigrasi hingga ke pelosok tanpa birokrasi yang berbelit.
Dalam kesempatan tersebut, partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menciptakan sistem imigrasi humanis yang lebih efisien, aman, dan tetap berkeadilan demi menjaga kedaulatan negara dan membangun citra peradaban bangsa Indonesia di dunia internasional.
Sebagai penutupan, Ibas menegaskan bahwa imigrasi bukan sekadar soal keluar-masuk orang, tetapi juga cermin watak bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan UUD NRI 1945 dan UU Keimigrasian, ia mengajak seluruh peserta untuk terus berkolaborasi memperkuat sistem imigrasi humanis yang berintegritas dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” tutupnya.
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen membangun sistem imigrasi yang lebih baik, sejalan dengan visi Indonesia yang semakin maju dan dihormati dunia internasional.
Lebih lanjut, lulusan Program Doktor IPB University ini mengapresiasi berbagai terobosan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk peluncuran program All Indonesia pada 1 Oktober 2025 sebagai langkah integrasi layanan lintas sektor berbasis digital. Ia menilai digitalisasi layanan, penguatan pengawasan perbatasan—terutama di wilayah terluar—serta peningkatan integritas aparatur sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan imigrasi yang cepat, ramah, dan berwibawa. “Ini semua merupakan bagian dari konsolidasi program terintegrasi sekaligus memberikan efisiensi waktu dengan ramah layanan.”
Forum ini juga menghadirkan pandangan kritis dan pengalaman lapangan dari para pakar. Prof. Dr. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A., menekankan bahwa keimigrasian merupakan urusan multidimensi yang bersinggungan dengan keamanan nasional, demografi, dan pembangunan ekonomi. Ia menyoroti dilema klasik antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi, serta perlunya penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan tanpa mengabaikan kedaulatan negara.
Sementara itu, Dr. Muhammad Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A., C.MSP., C.CDm., menyoroti persoalan mendasar integrasi data keimigrasian yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan big data, sistem real-time, serta penataan ulang fungsi keimigrasian menjadi prasyarat penting untuk mencegah celah pelanggaran.
Dari perspektif hubungan internasional dan keamanan nasional, Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa imigrasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang strategis. Ia mendorong penguatan Smart Border Security Management sebagai bagian dari diplomasi publik dan national branding Indonesia. Senada, Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., menekankan pentingnya mitigasi risiko berbasis intelijen dan pembaruan kebijakan visa secara berkala.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti, S.E., M.M., menyampaikan pandangannya terkait tantangan kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan. Ia menyoroti dilema antara target pariwisata dan fungsi imigrasi sebagai penjaga kedaulatan, sekaligus capaian PNBP Imigrasi yang meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp10 triliun.
Kegiatan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk terus membuka ruang dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi guna memperkuat sistem imigrasi Indonesia yang tegas, adil, dan humanis.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
