Jakarta, aktual.com – Dua organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (PERSIS) mengeluarkan pernyataan resminya usai Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.
Mencermati perkembangan situasi di Kawasan Timur Tengah yang kian memanas, PP Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap melalui surat nomor 16/PER/I.0/B/2026.
Dalam pernyataan tersebut, Muhammadiyah menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan penghentian segera segala bentuk kekerasan di kawasan tersebut.
Melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni dan Sekretaris Muhammad Sayuti, Ph.D. pada 2 Maret 2026, Muhammadiyah menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
“Beliau menjadi salah satu korban dalam serangan yang diluncurkan oleh AS dan Israel ke Republik Islam Iran,” tulis pernyataan sikap yang dikeluarkan di Yogyakarta bertepatan dengan 13 Ramadan 1447 H, sebagai wujud tanggung jawab moral Muhammadiyah terhadap perdamaian dunia.
Muhammadiyah mengecam keras serangan-serangan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta hukum internasional. Muhammadiyah memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami menyerukan agar PBB memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel dan mewujudkannya dengan langkah yang nyata,” ungkap Syafiq.
Selain persoalan serangan langsung, Muhammadiyah juga mendesak PBB bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah konkrit guna mengakhiri genosida yang terjadi terhadap bangsa Palestina. Muhammadiyah berharap lembaga-lembaga internasional tersebut mampu mencegah meluasnya ketegangan antarnegara di kawasan Timur Tengah.
Secara khusus, Muhammadiyah mengimbau agar Iran maupun negara-negara Arab dapat saling menahan diri. Muhammadiyah mendorong dikedepankannya dialog dan diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian konflik, terutama antar sesama anggota OKI, agar tidak terjebak dalam konflik yang lebih dalam.
Di akhir pernyataannya, Muhammadiyah mengajak seluruh negara, lembaga multilateral, tokoh agama, hingga seluruh elemen masyarakat dunia untuk bersatu menciptakan keadilan dan kedamaian global. Segala bentuk tindakan semena-mena yang menghancurkan peradaban manusia harus dikutuk bersama demi kelangsungan hidup di muka bumi.
Adapun Ketua Umum PP PERSIS, Ustaz Dr. Jeje Zaenudin, dalam keterangan resminya menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang disebut menargetkan wilayah Teheran dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta sejumlah pejabat tinggi negara dan anggota keluarganya.
Jamiyyah PERSIS mengecam keras tindakan militer yang dinilai tidak hanya menyasar instalasi pertahanan, tetapi juga pemimpin negara berdaulat serta fasilitas penting di ibu kota Iran.
PP PERSIS menilai langkah tersebut berpotensi melanggar Piagam PBB, khususnya prinsip kedaulatan dan integritas teritorial yang menjadi dasar hukum internasional.
“Penyerangan yang menyebabkan hilangnya nyawa tokoh pemerintahan tertinggi suatu negara tanpa mandat Dewan Keamanan PBB jelas mengancam stabilitas global dan menjadi preseden serius dalam tata hukum internasional,” ujar Ustaz Dr. Jeje.
Selain itu, PP PERSIS juga menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang dinilai tengah menghadapi ketidakpastian politik, sosial, dan keamanan akibat konflik tersebut. Organisasi itu menegaskan setiap bangsa berhak atas perdamaian, keamanan, dan proses politik yang adil tanpa intervensi kekuatan militer.
Dalam pernyataannya, PP PERSIS mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah konkret, termasuk mengeluarkan resolusi dan membentuk komisi independen untuk menyelidiki legalitas serta dampak serangan tersebut. Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB diminta menyampaikan sikap tegas terkait pentingnya supremasi hukum dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
PP PERSIS turut mendorong OKI untuk menyatukan sikap negara-negara anggota dalam menegakkan hukum internasional dan merespons agresi yang dinilai mengancam stabilitas dunia Islam. Lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional juga diminta meninjau kemungkinan pelanggaran HAM yang timbul akibat serangan militer tersebut.
PP PERSIS mengajak komunitas Muslim dan masyarakat internasional memperkuat dialog damai serta mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Organisasi itu juga menyerukan para pemimpin dunia untuk mengutamakan penyelesaian damai demi menjaga tatanan global yang adil dan beradab.
“Di tingkat nasional, PP PERSIS meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas tindakan militer tersebut, termasuk mempertimbangkan langkah diplomatik lanjutan sebagai bentuk komitmen terhadap perdamaian dan penegakan hukum internasional,” demikian dalam pernyataan tertulis.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
