Jakarta, Aktual.com – Konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak dunia dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sempat menembus US$100 per barel pada awal Maret 2026, memengaruhi perhitungan defisit APBN.
“Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$1 per barel menambah belanja subsidi energi Rp10,3 triliun, namun juga meningkatkan penerimaan negara Rp3,5 triliun. Artinya defisit anggaran bertambah sekitar Rp6,8 triliun per dolar kenaikan harga minyak,” kata Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Simulasi Next Indonesia Center menunjukkan bahwa jika konflik berlangsung enam bulan dan harga minyak naik rata-rata 21,66% dari asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel, maka harga minyak bisa mencapai US$85,2 per barel. Kondisi ini berpotensi menaikkan defisit APBN dari Rp689,2 triliun menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88% dari PDB. “Defisit ini masih di bawah batas maksimal 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tapi perlu diwaspadai jika harga naik 35%,” tambah Christiantoko.
Untuk menjaga ketahanan APBN, Christiantoko menyarankan efisiensi belanja kementerian dan lembaga yang tidak langsung bersentuhan dengan publik. Belanja barang dan jasa yang meningkat hingga Rp141,8 triliun menjadi fokus penghematan. Reformasi subsidi energi juga mendesak, karena subsidi BBM dan Elpiji saat ini banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi. “Potensi pengalihan subsidi yang tepat sasaran mencapai Rp133,5 triliun, yang bisa membuat APBN lebih kokoh,” ujarnya.
Selain itu, pemanfaatan investasi negara melalui BUMN dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil. Model Net Investment Returns Contribution (NIRC) ala Singapura bisa menjadi acuan untuk menahan dampak fluktuasi energi global.
Christiantoko juga menekankan pentingnya kepercayaan publik. “Pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban, seperti memangkas fasilitas pejabat, menegakkan hukum terhadap korupsi, dan kebijakan yang adil. Dukungan publik yang kuat akan membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global,” jelasnya.
Dengan strategi efisiensi, reformasi subsidi, dan pemanfaatan investasi negara, APBN Indonesia diharapkan tetap mampu menahan guncangan harga energi global, sambil menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
