Pontianak, Aktual.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi nasional menghadapi potensi peningkatan karhutla pada musim kemarau.
Apel dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan.
Dalam amanatnya, Djamari menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian. “Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Seluruh pihak harus mengutamakan mitigasi dan deteksi dini agar potensi kebakaran bisa ditekan sejak awal,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan personel dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta relawan masyarakat peduli api. Selain itu, kesiapan sarana prasarana seperti peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional juga turut diperiksa.
Djamari juga mengajak masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam pencegahan. “Laporkan jika ada aktivitas pembakaran. Pengendalian karhutla tidak akan berhasil tanpa partisipasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Usai apel, Kepala BNPB, Suharyanto, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Pontianak. Ia mengingatkan sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar.
“Kita sudah melewati fase El Nino pada 2015, 2019, dan 2023. Harapannya pada 2026 ini dampaknya bisa ditekan dengan langkah preventif yang lebih tepat,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, upaya pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting). BNPB juga mengoptimalkan teknologi seperti pemantauan hotspot berbasis satelit, data cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta penggunaan drone untuk patroli udara.
Selain itu, BNPB menyiapkan dukungan operasi darat dan udara, termasuk water bombing, patroli helikopter, serta operasi modifikasi cuaca di wilayah prioritas. Dukungan logistik juga disalurkan melalui Dana Siap Pakai dan bantuan peralatan pemadaman.
“Penanganan karhutla harus cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Kita tidak boleh lengah karena dampaknya sangat luas bagi lingkungan dan kesehatan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan pemadaman kepada BPBD di Kalimantan Barat, TNI, dan Polri, dengan total nilai sekitar Rp2,9 miliar.
BNPB turut menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah efek jera. Pemerintah daerah dan dunia usaha juga diminta memastikan pengelolaan lahan dilakukan tanpa praktik pembakaran.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, BNPB berharap seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan sejak dini guna meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
“Dengan kesiapan dan sinergi yang kuat, kita optimistis pengendalian karhutla pada 2026 bisa lebih efektif,” ujar Suharyanto.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
