Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Menurut Hojin substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, Chamad Hojin menilai, kehadiran langsung Presiden dalam forum Paripurna DPR juga memiliki makna politik yang penting.

Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” lanjutnya.

Menurut dia, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, melainkan untuk memberi arah dan menegaskan bahwa negara tidak sedang berjalan tanpa kemudi,” jelasnya.

Puspoll juga melihat bahwa langkah Presiden hadir langsung di DPR memperlihatkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif sejak tahap awal pembahasan RAPBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” tutup Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi