Jakarta, Aktual.com — Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB harus dijadikan pegangan oleh Presiden Joko Widodo dalam menilai kinerja bawahannya.
“Itu juga bisa menjadi tolak ukur untuk melakukan resuffle,” ujar Fickar saat dihubungi, Kamis (7/1).
Menurutnya, hasil penilaian dari Kemenpan RB tidak bisa diragukan lagi karena kementerian itu merupakan kementrian yang berwenang menilai kinerja setiap instansi negara, meskipun tingkatnya sama dengan instansi-instansi lainnya.
“Kemenpan RB merupakan lembaga yang mempunyai kredibilitas, kompetensi, kapasitas untuk menilai kerja,” ungkapnya.
Mengenai penilaian Kejaksaan Agung (Kejagung) paling buncit dibawah kepemimpinan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Fickar mengatakan bahwa ini sinyalemen masyarakat yang banyak menganggap kinerja Kejagung kurang memuaskan itu terkonfirmasi dengan hasil penelitian itu.
“Jadi terkonfirmasi bahwa kinerja Kejagung tidak memuaskan tidak akuntable,” jelasnya.
Diketahui, Kemenpan RB melaporkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tiap Kementerian atau Lembaga setingkat menteri untuk tahun 2015.
Sangat mencengangkan, institusi Kejaksaan Agung ternyata berada di posisi terbawah atau 86 dari jumlah Kementerian atau Lembaga yang ada di Indonesia. Dengan mengantongi skor 50.02 atau kategori CC, Kejaksaan justru posisinya dibawah Perpustakaan Nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
