Pencitraan Pemerintah
Melihat kenyataan sesungguhnya belum ada divestasi 51% sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, politisi Partai Amanat Nasioanl (PAN) Drajad Wibowo mengatakan tindakan pemerintah sudah keterlaluan demi sebuah pencitraan belaka.
“Apakah Freeport sudah direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar? Belum! Transaksi ini masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati. Jadi ada pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat,” sesal Drajat.
Begitupun Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai klaim pemerintah berhasil akuisisi 51% tidak lebih sebagai upaya pencitraan untuk mendulang elektabilitas pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Menurut Areif, harusnya pemerintah memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa HoA itu suatu proses menuju transaksi, bukan malah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dengan mengklaim telah terjadi divestasi 51%.
Arief menyarankan pemerintah untuk bekerja yang jujur dan memberikan hasil yang nyata, bukan hanya citra dengan memanipulasi fakta yang sesungguhnya.
“Ini pencitraan Pilpres sehingga seakan-akan sudah berhasil ambil alih saham Freeport , padahal baru tahap head of agreement atau MoU doang. Wong MoA sama Sales Purchase Agreement aja belum ada serta dana untuk membelinya aja belum ada,” tutur Arif.
Agar lebih elegan dalam hal pencitraan, lanjut politisi Gerinda itu, sebaiknya pemerintah realisasikan janji kampanye yang mana Jokowi menjanjikan akan membeli kembali Indosat yang sahamnya telah dilepaskan oleh pemerintah ke publik.
“Sebagai bahan kampanye, buktiin aja dulu katanya mau buy back Indosat di janji Kampanye, mana kok belum sih?” pungkas dia.
- Baca selanjutnya…
Penumpang Gelap dan Skenario Delusi Saham PemerintahArtikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
