Terlihat bendera Partai Golkar dan Partai Nasdem dibawa para peserta aksi 412 dalam acara parade "Kita Indonesia" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12/2016). Sebelumnya Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarno meminta panitia parade budaya Kita Indonesia dapat menertibkan peserta agar tak mengenakan atribut partai politik. Pasalnya, sesuai dengan Pergub No 12.2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) salah satu pasal tertulis HBKB atau Car Free Day (CFD) tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan parpol, SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Jakarta, Aktual.com – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan parade Kebhinekaan atau Aksi 412 yang dibarengi dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran Hotel Indonesia diwarna atribut partai politik.

Padahal, dalam Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor disebutkan mengenai aturan yang melarang adanya atribut partai di area Car Free Day.

Menurut Pangi di Jakarta, Minggu (4/12), keadaan tersebut memperjelas bahwa aksi 412 ditunggangi oleh aktor politik parpol sebagai ajang kampanye. Selain itu sekaligus sebagai aksi pencitraan dalam upaya melindungi tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dimana, atribut parpol tersebut merupakan partai pengusungnya di Pilgub DKI.

“Aksi yang dibungkus pakai kata parade kebhinekaan dan Kita Indonesia ini adalah upaya menyelamatkan dan memulihkan citra Ahok yang sudah hancur di mata umat mayoritas. Terbukti kuat dugaan yang menunggangi acara #KitaIndonesia adalah parpol pengusung Ahok yaitu Golkar, NasDem dan lain-lain,” jelasnya.

Pangi menilai aksi yang disebut-sebut sebagai aksi tandingan dari aksi 212 sangatlah kontradiktif. Bahkan, aksi kebhinekaan tak mampu menyaingi aksi superdamai yang dilakukam umat muslim pada Juma (2/12), lalu.

Apalagi, bila dibandingkan dengan aksi 411 yang dituding distir kepentingan tertentu justru aksi 412 lah yang kentara ditunggangi aktor politik.

“Aksi parade kebhinekaan #KitaIndonesia, real dibungkus dan ditunganggi aktor politik pengusung Ahok?,” cetus Direktur Eksekutif Voxpol Center ini.

(Nailin Insa)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid