Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA), Anhar Nasution mengkritisi keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, terutama rakyat kecil.
Tahun ini, Jokowi sendiri menargetkan bisa menerbitkan lima juta sertifikat lahan. Tahun depan tujuh juta sertifikat dan tahun 2019 itu mencapai sembilan juta sertifikat. Namun menurut Anhar, target Jokowi itu sangat muluk-muluk dan berpotensi mengerjakan aparat BPN bekerja bak romusha.
“Sembilan juta sertifikat adalah sebuah target yang amat sangat fantastis dan fenomenal jika hal ini bisa diwujudkan. Namun pertanyaannya, apakah staf di Kementrian itu akan mampu melaksanakannya? Terus mau menggunakan metode apa?” kritik dia, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (28/4).
Untuk mewujudkan target ambisius Jokowi itu, kata dia, harus banyak petugas ukur. Cuma masalahnya, sejak 1984, BPN sudah tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur. Diperkirakan jumlah juru ukur BPN sekarang tidak lebih dari 2.000 orang di seluruh Indonesia.
“Itu pun tidak semua memiliki pengetahuan mumpuni di bidang pengukuran. Sementara secara logika, satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 10 bidang tanah yang berstandar inernasional. Dan dari pengukuran sampai pengadministrasian memakan waktu dua minggu,” ungkap dia.
Dengan begitu, kata Anhar, bisa diartikan selama sebulan hari kerja satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan 8-10 bidang tanah. Karena kalau dipercepat, gara-gara mau kejar target apalagi hanya memantau lewat Google map, maka risikonya bisa terjadi sengketa batas dan tumpang tindih sertifikat di kemudian hari.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
