Surabaya, Aktual.com – Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) kembali mendapatkan tambahan calon anggota KUB. Paling anyar, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) menjadi bank pembangunan daerah (BPD) ke-4 yang berproses menjalin komitmen sinergi KUB dengan Bank BJB, menyusul Bank Bengkulu, Bank Sultra, dan Bank Maluku Malut.
Mengawali komitmen sinergi KUB termasuk rencana penyertaan modal, Bank BJB dan Bank Jambi melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan non disclosure agreement (NDA) pada Kamis (30/11/2023) di Hotel JW Marriot, Surabaya.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari acara Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) BPD dan Konsolidasi Perbankan Daerah yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mengundang beberapa BPD calon perusahaan induk dan BPD yang masih memiliki modal inti di bawah Rp 3 trilliun.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi. Turut serta hadir menyaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae beserta jajaran, Komisaris Utama Independen Bank BJB Farid Rahman, Direktur Keuangan Bank BJB Nia Kania, dan Komisaris Utama Bank Jambi Emilia beserta jajaran. Kerja sama ini menandai langkah penting dalam sejarah kedua bank.
Langkah selanjutnya setelah dilakukan penandatanganan MoU dan NDA ini, akan dilakukan proses due diligence dan valuasi saham sebelum dilakukan penyertaan modal, sehingga nantinya Bank BJB akan menjadi salah satu pemegang saham pengendali (PSP) Bank Jambi bersama-sama Pemerintah Provinsi Jambi.
Untuk komitmen nilai penyertaan modal saat ini masih proses pembahasan, namun nilai penyertaan tersebut tidak akan terlalu besar karena Pemerintah Provinsi Jambi akan tetap menjadi pemegang saham terbesar. Proyeksi nilai penyertaan modal Bank BJB akan disesuaikan, sepanjang memenuhi syarat pengendalian sesuai Peraturan OJK, sehingga Bank Jambi mendapatkan persetujuan untuk efektif menjadi anggota KUB Bank BJB sekaligus perusahaan anak dari Bank BJB.
Pada kesempatan tersebut, Bank Jatim juga menandatangani nota kesepahaman dalam kerangka KUB dengan Bank Lampung.
Berdasarkan POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD wajib meningkatkan modal inti minimal Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, atau cukup memiliki Rp 1 triliun sepanjang BPD tersebut efektif tergabung menjadi anggota dari KUB. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka BPD tersebut wajib menyesuaikan bentuk usahanya menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Dengan demikian, BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun tersebut akan berpacu dengan waktu karena waktu pemenuhannya kurang lebih tersisa 13 bulan lagi.
Bank BJB sebagai BPD terbesar dan salah satu bank sistemik di Indonesia, telah ditunjuk OJK menjadi salah anchor bank untuk dapat menjadi Induk KUB bagi BPD. Dengan kesamaan ekosistem, Bank BJB memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam saat dahulu bertransformasi dari bisnis model BPD yang konvensional menjadi lebih advanced sesuai perkembangan terkini.
Pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada seluruh anggota KUB melalui sinergi dan kolaborasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah, terutama pada pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Perkuat Posisi BPD
Selain itu, inisiatif KUB merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi BPD secara grup perbankan dalam industri perbankan nasional. Dengan total aset seluruh BPD di Indonesia per September 2023 sebesar Rp 945,7 triliun, BPD yang solid dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bersanding dengan perbankan besar lainnya.
Bank Jambi merupakan salah satu BPD yang memiliki kinerja yang ciamik. Total aset per 30 September 2023 sebesar Rp 12,4 triliun, di mana total kredit mencapai Rp 8,5 triliun dengan NPL 1,85%. ROE pun tercatat sebesar 17,67% yang mencerminkan tingkat profitabititas sangat baik. Selain itu, Bank Jambi merupakan salah satu BPD yang juga memiliki unit usaha syariah (UUS) dengan kinerja yang baik, dengan total aset sebesar Rp 1,1 triliun dengan ROA 2,97% dan NPF 0,32%. UUS Bank Jambi dapat bersinergi dengan Bank BJB Syariah yang telah lebih dahulu menjadi anggota KUB Bank BJB, sehingga dapat memperkuat kekuatan penetrasi di market perbankan syariah.
Menurut Yuddy, kolaborasi adalah hal paling penting yang harus dilakukan BPD dalam melakukan inovasi dan transformasi agar bisa bersaing di industri perbankan. Bank BJB yang telah sarat pengalaman dalam melakukan berbagai langkah strategis serta menjadi pionir berbagai aksi korporasi BPD, dapat berbagi pengalaman tersebut kepada sesama BPD untuk tumbuh kembang dan besar bersama.
Yuddy menegaskan, Bank BJB selalu siap bersinergi dan kolaborasi meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan pemerintah daerah dengan semangat saling memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.
Dia mencontohkan, pada proses menuju KUB dengan Bank Jambi, sudah dilakukan berbagai kerjasama bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Antara lain, Bank BJB menjadi bank sponsor untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank Jambi dan UUS Bank Jambi pada Bank Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan transaksi BI-Fast.
Selain BI Fast, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu, sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergitas perbankan yang dapat dilakukan dengan Bank Jambi di berbagai bidang diantaranya bidang pembiayaan dalam bentuk kredit sindikasi, pengembangan berbagai layanan digital untuk kepada nasabah melalui platform DIGI Mobile ataupun mempermudah layanan pemerintah daerah, diantaranya pembayaran pajak kendaraan bermotor online BJB e-Samsat, pembayaran PBB online, BJB e-Tax termasuk menggunakan infrastruktur TI yang telah dimiliki Bank BJB. Kemudian, Bank BJB juga memiliki BJB University yang merupakan Corporate University Bank BJB, yang dapat digunakan untuk pengembangan SDM bersama.
Saat ini Bank BJB masih membuka peluang kerja sama dengan BPD lain di Indonesia, dengan prinsip untuk kemajuan bersama serta saling menguntungkan. Dengan total aset Bank BJB (bank only) per September 2023 sebesar Rp 168,7 triliun dan seluruh proses pengembangan KUB dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan persetujuan OJK, maka struktur KUB Bank BJB akan terdiri atas 5 bank, yaitu Bank BJB Syariah, Bank Bengkulu, Bank Sultra, Bank Maluku Malut dan Bank Jambi, dengan kontribusi tambahan total aset anggota KUB mencapai Rp 55,4 triliun serta jaringan yang tersebar di 18 provinsi dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Tino Oktaviano
Editor: Jalil
