Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon (Dok DPR)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan agenda reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah jangan sampai ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.

“Saya kira urusan reforma agraria sangat tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/10).

Politisi Partai Gerindra itu memahami bahwa secara kelembagaan, Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang dibangun pemerintah bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM.

Namun, Fadli mengingatkan bahwa pihak LSM yang dipilih seharusnya yang memiliki kompetensi serta memiliki pengalaman yang memadai dalam isu-isu agraria.

Ia juga berpendapat adalah suatu kecerobohan jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait reforma agraria kepada unsur non pemerintah.

Untuk itu, ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria, karena meski telah ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetapi dampaknya dinilai masih belum banyak kepada agenda tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membatalkan kerja sama pembentukan sekretariat bersama atau Project Management Office (PMO) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan lembaga konservasi World Wide Fund for Nature (WWF).

“Setelah mengevaluasi ditemukan potensi konflik kepentingan, karena WWF juga masuk dalam kelompok aliansi masyarakat sipil, maka kerja sama itu dibatalkan,” kata Menteri Darmin di Jakarta, Rabu (25/10).

Saat menjadi pembicara dalam Konferensi Tenurial 2017 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial, Menteri mengatakan awalnya, dasar pembentukan kerja sama itu adalah mendukung kinerja birokrat yang dinilai kurang lincah.

Enam hari sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan WWF Indonesia sebagai upaya untuk mendukung program kebijakan pemerataan ekonomi.

Kerja sama ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat sipil sehingga Menko Darmin mengevaluasi dan mengambil keputusan membatalkan.

ANT

(Arbie Marwan)