Jakarta, Aktual.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim telah melakukan pencegahan terhadap sejumlah jenderal, baik dari TNI maupun Polri, agar tidak ‘colong start’ dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisioner Bawaslu Afif Mochammad Afifuddin, menyatakan pihaknya telah menyampaikan hal-hal yang sifatnya preventif atau pencegahan kepada para anggota TNI-Polri yang maju menjadi calon kepala daerah.

“Tapi kami sudah sampaikan upaya pencegahannya, agar para pihak yang potensial menjadi calon ini tidak melakukan curi start termasuk melakukan pencitraan diri,” kata Afif di Jakarta, Selasa (26/12).

Menurut Afif, UU Pemilu telah mengatur secara jelas agar anggota TNI-Polri mundur dari keanggotaan jika ingin mencalonkan diri di Pilkada. Hal ini untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada.

“Dari sisi aturan, TNI-Polri kalau enggak salah kan harus mundur dulu (dari jabatannya). Sebagaimana anggota DPR juga harus mundur kalau mau mencalonkan,” tegasnya.

Afif menambahkan, Bawaslu juga telah memperingatkan calon-calon kepala daerah yang menggelar acara dengan memobilisasi massa. Bawaslu memperingatkan massa yang dikumpulkan itu berpotensi disalahgunakan dalam proses pencalonan.

“Misalkan ketika ada proses-proses seperti jalan sehat yang mengakusisi massa dan diduga ada orang yang mau mencalonkan diri,” tegasnya.

Selain itu, Afif juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abrur untuk menindak ASN yang diketahui tidak netral dalam kontestasi Pilkada.

“Kita juga sedang berkoordinasi dengan Mabes dan Panglima untuk menguatkan sinergi gmn penindakan kepara aparat yang tidak netral termasuk dengan menpan terkait ASN yang tidak netral,” tukasnya.

Saat ini, sejumlah Jenderal TNI-Polri telah menyatakan diri maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2018. Di unsur TNI, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi akan ikut berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara.

Sementara dari unsur Polri, ada Wakalemdikpol Irjen Anton Charliyan di Pilkada Provinsi Jawa Barat, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpauw (Pilkada Papua), Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Murad Ismail (Pilkada Maluku) dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin (Pilkada Kalimantan Timur).

 

Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Teuku Wildan