Jakarta, Aktual.co — Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan pilkada serentak 2015 lebih besar risikonya dibanding dengan pilpres. Namun menurut dia, anggaran untuk pilpres lebih memadai dari pada dana pilkada.
“Kondisi di daerah agak liar lantaran ada permainan yang bernuansa politis dari para calon petahana. Calon-calon petahana mencoba menggoda integritas pengawas pemilu,” kata Muhammad, Rabu (10/6).
Anggota Bawaslu, Nasrullah memaparkan, baru 152 daerah dari 269 daerah yang baru menandatangani NPHD pengawasan. Karena itu menurut dia, Bawaslu tidak mau bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pilkada di 117 daerah sisanya.
“Bahkan di 152 daerah itu saja belum semuanya yang sudah cair,” kata Nasrullah.
Dia menjelaskan beberapa hal yang menyangkut anggaran dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) no 44 tahun 2015 belum cukup mengatasi aturan penganggaran dalam Pilkada. Karena itu menurut dia, masih ada beberapa daerah yang masih ketakutan untuk menganggarkan.
“Kami meminta Mendagri untuk melakukan revisi Permendagri No 44/2015, dan kita sudah dimintakan masukan namun sampai sekarang belum ditandatangani juga permendagri itu,” katanya.
Dia menyarankan agar antara Mendagri, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu bersama-sama melakukan supervisi dan monitoring ke daerah guna memastikan daerah mana saja yang sudah menandatangani NPHD, dan juga mencairkan anggaran.
Artikel ini ditulis oleh:
