Hendrajit
Hendrajit

Jakarta, Aktual.com — Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif, sepertinya saat ini tidak dijabarkan secara imajinatif sebagaimana dilakukan oleh para founding fathers baik di era Sukarno maupun Suharto.

Pemerintahan Jokowi-JK memulai masa pemerintahannnya dengan berkiblat ke Tiongkok, namun tanpa kejelasan skema dan gagasan dasarnya terlebih dahulu dalam menjabarkan kepentingan nasionalnya.

Bebas dan aktif dalam pengertian, Bebas dalam arti bahwa kita berhak menentukan penilaian dan sikap kita sendiri terhadap permasalahan-permasalahan dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan di dunia beserta persekutuan militernya. Aktif dalam arti secara aktif dan konstruktif berusaha mengupayakan tercapainya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di dunia.

Berkaitan dengan itu, di tengah keprihatinan berbagai kalangan betapa kita begitu mudah disetir oleh negara-negara adikuasa sejak era reformasi hingga pemerintahan Jokowi-JK, ada sebuah dokumen sejarah yang mengungkap pertemuan Presiden Sukarno dengan para petinggi Uni Soviet pada 1956.

Melalui kesaksian Ganis Harsono, Wakil Menteri Luar Negeri merangkap Juru Bicara Departemen Luar Negeri yang ikut serta dalam pertemuan bersejarah tersebut, terlihat jelas bagaimana Bung Karno tidak saja mampu menciptakan atmosfer kesetaraan yang bermartabat, bahkan mampu mengendalikan arah perundingan dan hasil pertemuan antar kepala negara tersebut.

Meskipun dalam era Perang Dingin Indonesia dimusuhi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat, Bung Karno secara diplomatis mampu berkelit untuk tidak bulat-bulat menjadi sekutu Rusia ketika dihadapkan pada pilihan untuk bersekutu di antara dua kutub yang berseteru.

Bung Karno selalu menggunakan hasil-hasil Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 sebagai kerangka kebijakan dalam membangun aliansi stratetis dengan Uni Soviet. Sehingga persekutuan yang terjali atas dasar saling menguntungkan kepentingan nasional masing-masing sekaligus merujuk pada Semangat Konferensi Asia-Afrika 1955.

Maka itu, menarik membuka kembali sebuah dokumen bersejarah pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Presiden Rusia Voroshilov di Kremlin, Rusia, pada 10 September 1956.

Sebagaimana dituturkan oleh Ganis Harsono, Juru Bicara Departemen Luar Negeri pada era Sukarno, pertemuan itu disebut sebagai pertemuan persahabatan. Hanya beberapa orang saja yang hadir dalam pertemuan tersebut. Di pihak Rusia (waktu itu, masih Uni Soviet), hadir Presiden Kliment Voroshilov, Wakil Ketua Pertama Dewan Menteri Mikoyan, duta besar Soviet di Indonesia Zukov dan beberapa orang penerjemah.

Di pihak Indonesia hanya Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, duta besar LN Palar, Kepala Bagian Penerangan Suwito, Ganis Harsono dan salah seorang penerjemah yang oleh Ganis disebut Dik Harto.

Dalam biografinya yang bertajuk Cakrawala Politik Era Sukarno, Ganis menuturkan pertemuan tersebut berlangsung singkat dan apa yang disebut sebagai pertemuan persahabatan ternyata merupakan landasan penting bagi rencana Presiden Sukarno untuk mewujudkan sebuah kutub kekuatan baru dari negara-negara berkembang atau yang kelak populer dengan sebutan “The New Emerging Forces”.

Dialog Sukarno dan Voroshilov berikut ini kiranya sangat inspiratif untuk merekonstruksikan kembali hubungan bilateral RI-Rusia secara lebih strategis dan produktif di masa depan:

Voroshilov: “Selamat datang kembali di Moskow, Bung Karno. Apakah perjalanan anda rasanya bermanfaat? Saya ingin mendengar kesan-kesan dari perjalanan yang telah anda lakukan ke seluruh Soviet.”

Sukarno: “Terimakasih banyak, Saudara Voroshilov, atas undangan kepada saya untuk mengunjungi Soviet. Kewajiban saya dalam kunjungan ini pertama-tama adalah untuk memperkokoh hubungan persahabatan antara kedua bangsa kita. Saya sangat senang melihat bahwa Rakyat Soviet menaruh perhatian besar terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Rasa bersahabat yang terdapat pada kedua belah pihak ini tampak dengan jelas. Karena itu saya kira diperlukan adanya perwujudan yang lebih nyata dan lebih dalam dari hubungan persahabatan kita.
Oleh sebab itu, Saudara Voroshilov, apakah berangkali ada baiknya dikeluarkan satu pernyataan bersama sebelum saya meninggalkan Soviet. Dan sebenarnya dalam pertemuan persahabatan sekarang ini saya ingin mengusulkan supaya dirundingkan soal-soal dasar yang mesti kita masukkan ke dalam pernyataan bersama kita.
Yang pertama saya kira, bagaimana kita menyajikan dasar-dasar pokok daripada pernyataan bersama itu, artinya kata pendahuluannnya. Yang kedua, kita harus memikirkan persoalan-persoalan mengenai nilai politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kalau jalan pikiran ini disetujui oleh kedua belah pihak dalam perundingan persahabatan ini, maka kita akan dapat membicarakannnya lebih luas pada pertemuan besok, untuk merumuskannya dalam bentuk final dan barangkali merancangnya dalam satu kerangka khusus, yang belum pernah terjadi dalam sejarah hubungan antara Indonesia-Uni Soviet.”

Voroshilov: “Saya telah mendengar inti masalah yang anda kemukakan, dan dapat kita nyatakan di sini, bahwa pokok-pokoknya sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Dan sekarang marilah sama-sama kita catat pandangan dan pikiran kita masing-masing yang sampai sekarang belum kita kemukakan atau dicatat secara resmi. Barangkali ada baiknya kita bentuk satu komite untuk mempersiapkan pernyataan bersama itu.”

Sukarno: “Baiklah. Satu komite dengan tugas yang terbatas untuk membahas soal-soal dasar, seperti prinsip-prinsip ko-eksistensi(hidup berdampingan secara damai) berdasarkan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, pokok-pokok dalam kerja sama di bidang teknik dan ekonomi. Saya kira masalah hubungan dagang sedikit banyaknya sudah terpecahkan. Akan tetapi untuk meningkatkan pembicaraan hubungan dagang Indonesia-Uni Soviet yang sekarang sedang berlangsung di Jakarta, pokok-pokok mengenai hubungan teknik dan ekonomi yang barus saya sebutkan tadi harus dimasukkan pula dalam pernyataan bersama. Nah, apa ada lagi yang kita masukkan?”

Mikoyan: “Harus dimasukkan bagaimana langkah kebijakan kita terhadap pakta-pakta militer. Tidak kurang pula pentingya masalah Terusan Suez. Masalah Aljazair juga harus disebut (Waktu pembicaraan, negara ini masih dijajah Perancis). Harus ditonjolkan bahwa kita akan terus mengobarkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.“

Sukarno: “Masalah kolonialisme telah disebutkan panjang lebar dalam Konferensi Asia-Afrika Bandung. Indonesia telah menyatakan pendirian yang tegas terhadap pakta-pakta militer, akan tetapi saya serahkan kepada Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, apakah masalah ini perlu dimasukkan atau tidak dalam pernyataan bersama. Mengenai masalah Suez, kiranya perlu dikemukakan, bahwa kita sama-sama berdiri di belakang semangat Bandung (Dasa Sila Bandung), karena Suez seperti halnya juga Aljazair, adalah termasuk ke dalam ruang lingkup kolonialisme.
Akan tetapi kalau kita sebut masalah yang dua ini, kita juga harus menyebut daerah-daerah kolonial lainnya, seperti Hongkong dan sebagainya. Sebaiknya kita mengeluakan satu pernyataan yang padat dengan tidak terlalu banyak mengemukakan soal-soal detil.”

Ruslan Abdulgani: “Dalam hubungannya dengan pakta-pakta militer sudah cukup disinggung dalam resolusi Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Ada beberapa negara Asia yang menjadi anggota Pakta Militer. Kami kira pakta-pakta itu tidak memberi sokongan sedikitpun untuk memelihara perdamaian dunia. Karena itu menurut pendapat saya tidak ada salahnya kalau pakta-pakta militer disebut dalam pernyataan bersama kita.”

Mikoyan: “Kita juga harus menyinggung tentang hak Republik Rakyat Cina untuk duduk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus juga kita tonjolkan masalah pelarangan percobaan bom atom.”

Sukarno: “Hal itu sudah dikemukakan secara terperinci dalam Konferensi Asia-Afrika Bandung. Soal-soal ini dapat diserahkan pengolahannya kepada koran-koran melalui saluran-saluran yang biasa, mereka bebas untuk mengulas dan menyarikannya. Akan tetapi tidak perlu dimasukkan lagi hal ini ke dalam pernyataan bersama, karena pernyataan ini harus singakt dan padat.”

Voroshilov: “Kalau hal itu dapat ditinjau dalam pers apa salahnya kalau dimasukkan dalam pernyataan bersama. Terutama soal pelarangan percobaan bom atom. Selama sepuluh tahun yang silam tak ada kemajuan dalam soal ini. Maka saya menyokong sepenuhnya usul Kamerad Mikoyan, hendaknya dua soal yang penting ini dimasukkan dalam pernyataan bersama itu.”

Sukarno: “Masalah kolonialisme yang akan dimasukkan dalam pernyataan bersama hendaklah menyebutkan bahwa: mengenai masalah kolonialisme dan sebagainya, Uni Soviet dan Indonesia berdiri di belakang prinsip-prinsip Konferensi Bandung.”

Voroshilov: “Gharoso! (Bagus!)”

Mikoyan: “Mengenai kerja sama di bidang teknik dan ekonomi, kita sudah sepakat untuk memasukkannnya ke dalam pernyataan bersama, bukan?”

Sukarno: “Dalam soal itu saya ingin meminta perhatian anda terhadap hal-hal berikut. Indonesia memerlukan alat-alat dan mesin-mesin. Karena itu dapatkah Uni Soviet memberi kredit jangka panjang sejumlah seratus juta dolar AS kepada Indonesia? Indonesia sebaliknya dapat menjual bahan-bahan mentah kepada Uni Soviet.”

Voroshilov: “Hm…..hm….hm

Mikoyan: “Sebenarnya kami sendiri memerlukan modal. Akan tetapi pemerintah kami bersedia memberi kredit jangka panjang sejumlah seratus juta dolar AS kepada Indonesia. Dan sekarang terserah kepada kita di sini, apakah persetujuan kredit itu akan ditandatangani di sini atau di Jakarta.”

Sukarno: “Perundingan perdagangan antara kedua negara kita sedang berlangsung sekarang di Jakarta. Karena itu saya kira sebaiknya persetujuan ini ditandatangani di Jakarta.”

Mikoyan: “Apa tidak dapat di Moskow?

Sukarno: “Saya akan senang sekali kalau dapat ditandatangani di sini, akan tetapi secara teknis tidak memungkinkan. Perundingan perdagangan di Jakarta belum lagi berakhir. Sedangkan lusa saya sudah akan meninggalkan Uni Soviet.”

Mikoyan: “Jadi akan kita sebutkankah hal ini dalam pernyataan bersama?

Sukarno: “Ya tentu saja. Supaya dapat mengesankan kepada umum, sebaiknya dicantumkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung di Jakarta antara Uni Soviet dan Indonesia menghasilkan kerja sama di bidang teknik dan ekonomi, dan pemberian kredit dari Uni Soviet kepada Indonesia, sedangkan Indonesia bersedia menjual bahan mentah kepada Uni Soviet. Nah, kira-kira begitulah saya kira. Jumlah kredit dan nama-nama dari bahan mentah tak perlu disebutkan.”

Voroshilov: “Gharoso! Apakah akan kita masukkan pula satu pasal mengenai pertukaran kebudayaan antara kedua negara kita? Kami juga telah menunjuk Kamerad Gromyko, Wakil pertama menteri luar negeri untuk memimpin komite dalam mempersiapkan pernyataan bersama.”

Sukarno: “Saudara Ruslan Abdulgani ini akan mengetuai delegasi kami atas nama saya. Satu pasal lagi, dalam pernyataan bersama itu harus disebut pula bahwa saya telah mengundang Presiden Voroshilov untuk berkunjung ke Indonesia, dan bahwa undangan itu telah diterima…”

(Catatan: Masih ada dua materi pembicaraan lagi namun karena tidak terlalu relevan dengan konteks hubungan kedua negara, tidak kami cantumkan red).

Maka atas dasar pembicaraan pucuk pimpinan nasional kedua negara pada 10 September 1956, maka Komite Teknis kedua negara kemudian bersidang di Departemen Luar Negeri di Moskow untuk menentukan bentuk dan sifat dari pernyataan bersama itu.

Setelah disetujui oleh kedua kepala negara, pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Gromyko dalam satu upacara di Kremlin pada 11 September 1956.

Pernyataan bersama 6 pasal itu adalah sebagai berikut:
1. Kedua belah pihak membina hubungan satu sama lain atas dasar saling menghormati kedaulatan dan integritas daerah masing-masing, tidak mencampuri soal-soal dalam negeri masing-masing, non-agresi, persamaan dan kepentingan kedua belah pihak, ko-eksistensi secara damai.
2. Mengenai soal-soal internasional, seperti perlucutan senjata, perjuangan melawan kolonialisme, pelarangan penggunaan dan percobaan senjata-senjata atom dan termonuklir dan sebagainya, Uni Soviet dan Republik Indonesia dipedomani oleh semangat dan prinsip-prinsip Konferensi Asia-Afrika Bandung. Terutama lagi Uni Soviet dan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa adanya pakta-pakta militer tidak akan memperlancar usaha untuk mengurangi ketegangan-ketegangan internasional, sebagai hal yang penting untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam hubungan ini, masuknya Republik Rakyat Cina untuk menduduki tempatnya yang sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak saja diakui sebagai satu hukum alam, akan tetapi juga sebagai bantuan yang konstruktif untuk perdamaian dunia.
3. Dalam hubungan dengan situasi yang sekarang meningkat di daerah Terusan Suez, kedua belah pihak menyatakan bahwa masalah ini harus dipecahkan melalui cara-cara damai atas dasar penghormatan sepenuhnya terhadap kehormatan dan kedaulatan Mesir.
4. Sebagai perkembangan yang sudah sewajarnya dari semangat persahabatan antara Uni Soviet dan Republik Indonesia, telah dicapai suatu persetujuan mengenai peningkatan kerja sama dalam bidang perdagangan, teknik dan ekonomi berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan. Dalam hubungan ini kedua belah pihak menyatakan kepercayaan sepenuhnya, bahwa perundingan-perundingan yang sekarang sedang berlangsung di Jakarta akan mencapai puncak dengan tercapainya persetujuan di bidang teknik dan ekonomi. Uni Soviet akan memberikan kredit jangka panjang kepada Republik Indonesia, sedangkan Republik Indonesia akan mengirim bahan-bahan mentah dan komoditi lainnya kepada Uni Soviet.
5. Dalam bidang kerja sama kebudayaan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertukaran delegasi mahasiswa dan para ahli dalam bidang kebudayaan, terutama para karyawan dalam bidang seni, ilmu dan sebagainya. Kedua belah pihak menyatakan kepuasan sepenuhnya dengan adanya hubungan-hubungan pribadi antara tokoh-tokoh negarawan USSR dan Republik Indonesia, dan menyatakan kepercayaan bahwa pertukaran pendapat yang berlangsung sekarang ini akan semakin memperlancar konsolidasi yang lebih kokoh dari hubungan persahabatan antara USSR dan Republik Indonesia yang menguntungkan bagi kedua bangsa, rakyat USSR dan Rakyat Indonesia, demikian pula untuk perdamaian dunia.
6. Presiden Republik Indonesia Sukarno, telah mengundang KE Voroshilov, Ketua Presidium Soviet Tertinggi USSR untuk mengunjungi Indonesia pada waktu yang dipandangnya paling baik. Undangan itu sudah diterima.

(Hendrajit)