Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15

Jakarta, Aktual.com — Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi Chaniago mengatakan mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR sebagai keberhasilan politik adu domba Freeport.

“Cukup canggih permainan politik Freeport. Elit pribumi diadudomba dengan politik divide et impera ala Freeport,” ujar Pangi di Jakarta, Kamis (17/12).

Solusinya kedepan, lanjut dia, elit yang sudah dibesarkan, dibina dan disekolahkan oleh negara seperti Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Andi Mattalatta selaku komisaris perwakilan pemerintah Indonesia di PT Freeport, tidak lagi bekerja untuk membela kepentingan perusahaan asing.

“Mereka sudah banyak tahu seluk beluk sistem Indonesia. Kemudian dijadikan komoditas politik oleh perusahaan Freeport. Bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi gesekan dan dibenturkan antara elit pribumi yang ingin menjaga kepentingan nasional dengan elite pribumi yang bekerja sesuai dengan kepentingan dan kehendak AS seperti perusahaan asing Freeport,” ungkapnya.

Untuk itu, Pangi berharap bangsa Indonesia melawan Freeport karena sudah banyak merugikan negara.

“Semoga pribumi tidak mau diadu domba Freeport. Kita harus sadis terhadap Freeport yang tidak menguntungkan kepentingan nasional. Negara kita rugi karena hanya memperoleh keuntungan 1% dari Freeport,” tegasnya.

Ada dua opsi yang harus diputuskan pemerintah, yaitu melanjutkan kerjasama dengan keuntungan yang lebih besar untuk pemasukan negara atau putuskan kontrak dengan Freeport karena merugikan national interest bangsa dan rakyat.

“Ini harus jadi perhatian serius setelah kisruh dan polemik etik selesai diputuskan MKD.”

Artikel ini ditulis oleh: