Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo membahas pembangunan ekonomi Indonesia dengan Presiden RI Joko Widodo saat bertandang ke Istana. Ia berharap ke depan ekonomi Indonesia bisa tumbuh optimal hingga mencapai 7%-8%. 
“Tadi kami berbincang, bagaimana ekonomi Indonesia dibangun supaya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Perlu dimaksimalkan supaya ekonomi kita ini jangan 5% tumbuhnya,” kata Hary Tanoe di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (21/5).
Dia menekankan beberapa prioritas pembangunan ekonomi ke depan, yaitu pertama, peningkatan ekspor untuk meningkatkan devisa. Pasalnya, devisa dinilai penting. 
Sebab bila tergerus nilai tukar rupiah akan melemah dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Kedua, meningkatan investasi, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri. 
Ketiga, sektor pariwisata juga harus digalakkan, karena sektor ini menyumbang devisa yang besar. Keempat, Hary menekankan pentingnya percepatan sektor pendidikan. 
Terlebih, banyak masyarakat yang hanya lulusan SD dan tidak mengenyam pendidikan hingga strata satu (S1). Untuk itu diperlukan terobosan peningkatan kualitas SDM Tanah Air. “Kami berbicara, kalau perlu pendidikan pakai e-kampus atau pakai internet,” ungkap Hary.
Pembangunan fisik, lanjut dia akan memakan waktu yang lama, sedangkan Indonesia butuh percepatan pendidikan agar produktivitas dan daya saing meningkat. Selain itu, biaya kuliah fisik lebih mahal dibadingkan kuliah online, baik dari sisi tempat tinggal, biaya hidup dan lain sebagainya.  
Dengan kuliah melalui Internet, anak-anak dari Aceh hingga Papua bisa kuliah lebih cepat, lebih banyak, lebih murah dan bahkan bisa digratiskan, sehingga jumlah lulusan S1 bisa meningkat signifikan.    
Hary mengatakan Perindo yang memiliki infrastruktur partai hingga desa dan kelurahan menjadi mitra pemerintah, baik di tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat. 
“Kita ingin ekonomi negara kita maju, masyarakat secara kesejahteraan meningkat, itu tujuan akhirnya, jadi itu adalah sasaran kita,” terang dia.
Ditanya apakah ada pembicaraan mengenai jabatan Menteri, Hary menyebut Jokowi masih menunggu penetapan. “Saya rasa beliau juga mengikuti prosedur penetapan selesai dulu, baru kemudian menyusun kabinetnya,” bebernya. 
Karena menurut Hary, kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun, menteri bisa saja tak hanya dari kalangan partai, seperti halnya para profesional juga banyak dalam kabinet Jokowi saat ini.
(Fadlan Butho)