Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Dalam tes tersebut ketiga calon memaparkan visi misi dan pandangan terkait perekonomian Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan secara berkelanjutan yang akomodatif salah satunya untuk meningkatkan pembiayaan perbankan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Kebijakan kami yang lain yakni menambah likuiditas untuk mendorong perbankan meningkatkan lendingnya,” kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut dia, kebijakan makroprudensial yang dilakukan sifatnya sudah akomodatif dan itu tidak selesai, namun akan terus mengambil kebijakan akomodatif lainnya.

Menurut dia, bank sentral itu akan menambah likuiditas untuk mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan.

“Harapannya ini disambut sektor perbankan untuk terus mampu financing kepada perekonomian,” imbuhnya.

Bank sentral tersebut sebelumnya menurunkan dua kali tingkat suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate total 50 basis poin menjadi 5,5 persen yang dilakukan dua bulan terakhir ini.

Kemudian, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 basis menjadi 6,25 persen.

Bank sentral sebelumnya mengeluarkan berbagai kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan itu di antaranya pelonggaran rasio uang muka terhadap aset properti atau Loan to Value/LTV untuk mendorong kredit perumahan.

Kemudian, penerapan perhitungan rata-rata terhadap kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer yang membuat bank memiliki fleksibilitas untuk mengatur likuiditas.

Selain itu, ada juga pelonggaran batas atas Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan selanjutnya Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Kebijakan pelonggaran terbaru yakni pemangkasan rasio GWM rupiah sebesar 0,5 persen menjadi enam persen yang efektif berlaku 1 Juli 2019.

(Arbie Marwan)