Jakarta, Aktual.Com-Diberitakan empat Fraksi DPRD DKI Jakarta yakni Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan aksi boikot dengan menolak menggelar rapat kerja dan evaluasi anggaran dengan seluruh pihak eksekutif di DKI Jakarta, termasuk terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Langkah empat fraksi tersebut diambil lantaran hingga kini belum jelasnya status Ahok yang sudah berstatus sebagai terdakwa pada persidangan penodaan agama. Mereka juga mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memberhentikan Ahok.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, pihaknya akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan kejelasan status Ahok.
“Besok kami akan kirim ke Presiden. Tentang mempertanyakan (status Ahok),” ucap Taufik di Jakarta, Senin 20 Februari 2017.
Saat ini kata Taufik ada kegamangan dari pemerintah pusat baik Menteri Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait status Ahok. Yang ditandai presiden meminta fatwa Mahkamah Agung terkait status Ahok.
Sebelum ada keputusan resmi, sambung Taufik pihaknya tetap akan memboikot semua rapat kerja dan evaluasi anggaran dengan seluruh eksekutif di DKI Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
