Jakarta, Aktual.com — CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang mengatakan bahwa Pemerintah nampaknya telah luput akan ancaman El Nino yang seharusnya menjadi perhatian sejak akhir tahun lalu, sehingga jika sekarang ini banyak lahan kekeringan dan sawah menjadi puso, itu salah satu akibatnya.
“Perlu diingat, di akhir Oktober waktu tanam tidak bisa dilakukan, tentu dampaknya target penyediaan beras akan tidak tercapai,” kata Pria yang biasa disapa Franky itu dalam Diskusi Silaturahmi dan Halal Bi Halal yang digelar Lintasan ’66 (Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan 1966) di Jakarta (26/7).
Dirinya juga merasa heran jika yang namanya bawang dan cabe termasuk bahan pangan dalam aturan pemerintah belakangan ini, sementara jagung dibiarkan impor. “Padahal jika kita mau menanamnya akan bisa terpenuhi dan impornya menjadi tidak seberapa besar,” ujar dia.
Terkait mafia pangan, menurutnya dapat dicermati dari sisi bisnis dan ketahanan pangan. Namun sayangnya kebijakan melalui perantara hal bisnis komoditas pangan terus dijalankan, padahal delivery order (DO) tidak memiliki regulasi untuk mengaturnya, sehingga mafia pangan sulit diberantas sekalipun ada Bulog dan Pupuk Indonesia.
“Presiden Jokowi sedang fokus masalah infrastruktur, tapi orientasinya belum menyentuh untuk memberdayakan pertanian, yang membutuhkan banyak waduk dan irigasi. Ini sangatlah disayangkan, sebab urusan pangan adalah urusan perut rakyat kita, yang dihasilkan dari pertanian” tambahnya.
Ia menuturkan, berbicara masalah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tentu memiliki persepsi berbeda. “Jika ketahanan pangan kita kurang mencukupi dan harus impor, pemerintah harus tegaskan kita butuh impor. Itulah kedaulatan pangan. Bukan ketahanan pangan krisis tapi tidak mau impor, itu bukan disebut kedaulatan pangan”.
“Sekarang ini mana yang lebih baik petani senang tapi konsumen mengeluh, atau petani mengeluh konsumen senang? Seharusnya baik petani dan konsumen sama-sama senang. Inilah konsep membangun ketahanan pangan yang benar,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengaku sepakat agar semua pihak sebaiknya bersama-sama memikirkan kebutuhan perut rakyat tanpa perlu dipolitisasi. “Jika rakyat terus lapar, komoditas pangan langka atau berharga mahal yang tidak bisa dibeli lagi, sangatlah wajar jika muncul kemarahan rakyat. Jadi, janganlah main-main di soal pangan, pun energi. Ini semua adalah tanggungjawab pemerintah,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
