Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahan ketika ditanya sejumlah wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12). Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada pihak mana pun yang bisa mempermainkan kewibawaan lembaga negara karena hal ini menyangkut soal kepatutan, kepantasan dan moralitas. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap ke daerah sering mendapat keluhan soal mati lampu, sehingga ia menegaskan perlunya “crash program” dalam hal kelistrikan di samping program 35.000 Mega Watt (MW) yang telah dianggap sebagai kebutuhan.

“Setiap saya ke daerah ke provinsi, kabupaten, kota selalu keluhannya adalah kurang listrik, krisis listrik, mati lampu,” kata Jokowi setelah meresmikan pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) PT PLN (Persero) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (8/12).

Pada kesempatan itu, Jokowi hadir di Pelabuhan PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT) di Jalan Sindang Laut Nomor 101 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan meninjau kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant) berkapasitas 120 Megawatt.

Oleh sebab banyaknya keluhan krisis listrik itu, Jokowi menegaskan selain program 35.000 MW diperlukan crash program yang cepat untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik.

“Dan ini kita telah pesan lima pembangkit listrik di atas kapal seperti ini, sekarang baru selesai satu nanti enam bulan akan tambah lagi yang semuanya akan kota luncurkan lebih banyak ke wilayah timur (Indonesia),” ujarnya.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dinilainya tepat untuk menggunakan pembangkit listrik di atas kapal tersebut.

“Karena negara kita adalah negara kepulauan kita punya 17.000 pulau saya kira pembangkit listrik di atas kapal seperti ini yang mobile yang bergerak di satu pulau ke pulau lain kemungkinan ini paling tepat untuk Indonesia,” tuturnya.

Ia telah bertemu dengan pemilik perusahaan MVPP yang berasal dari Turki tersebut untuk lima pesanan kapal serupa berikutnya harus dibangun di Indonesia, apalagi karena ke depan kemungkinan Indonesia akan membutuhkan banyak sekali MVPP.

Jokowi memastikan pemilik telah sepakat mereka akan mengerjakan di Indonesia dengan pola joint venture bersama BUMN maupun perusahaan swasta dari Indonesia.

Pada kesempatan itu Presiden meninjau kapal tersebut di dampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir.

Rencananya Marine Vessel Power Plant dari Tanjung Priok akan diberangkatkan untuk memperkuat kelistrikan di beberapa lokasi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Kedua provinsi itu menjadi daerah tujuan pertama karena sudah terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan 150 kilo Volt.

Marine Vessel Power Plant buatan tahun 2014 disewa oleh PLN selama jangka waktu 5 tahun, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kapal ini bisa dioperasikan dengan dua bahan bakar yaitu “fuel” jenis “heavy fuel oil” dan gas.

Titik koneksi awal Marine Vessel ini yaitu Amurang. Pembangunan tower transmisi 150 kV yang menghubungkan Marine Vessel Power Plant ke switchyard untuk selanjutnya disuplai ke gardu induk Lopana.

Perjalanan Marine Vessel Power Plant ke Amurang diperkirakan akan memakan waktu sekitar tujuh hari.

Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dibutuhkan pembangkit yang dapat menyuplai daya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu cara yang ditempuh PLT adalah dengan menyediakan pembangkit listrik yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan sistem yaitu menggunakan Marine Vessel Power Plant.

Kapal buatan Turki ini memiliki titik interkoneksi di sisi tegangan tinggi, 70 kV/150 kV.

Selanjutnya PLN juga akan mendatangkan “power plant” serupa untuk beberapa lokasi antara lain Sumatera Bagian Utara (240 MW), Kupang (60 MW), Ambon (60 MW), dan Lombok (60 MW).

(Ant)

(Arbie Marwan)