Jakarta, Aktual.com – Pemerintah telah menganggarkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan dalam anggaran pendapatan belanja negara 2017, dari yang diajukan oleh pemerintah pada nota keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo Aguatus lalu.
Sehingga pada tahun 2017 nanti, anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu menaik Rp4,9 triliun menjadi Rp764,9 triliun. Untuk itu, dengan dana yang besar itu, pemerintah janjikan akan melakukan pengawasan yang ketat lagi agar tak terjadi penyimpangan.
“Rencana awal sebesar Rp760 triliun, jadi meningkat Rp4,9 triliun. Maka bagi kami pemerintah penting sekali meningkatkan disiplin dan pengawasan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, ditulis Kamis (27/10).
Dengan pengawasan yang akan dilakukan pemerintah yang lebih ketat lagi, kata dia, agar dalam penggunaan anggaran di daerah tersebut dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
“Sehingga sesuai dengan target pemerintah pusat dalam menekan kemiskinan di angka 10,5 persen, gini rasio ditargetkan 0,39, dan tingkat pengangguran sebanyak 5,6 persen. Jadi daerah juga ikut mewujidkannya.”
Menurut Sri Mulyani, meningkatan anggaran ini, terutama berkaitan dengan kenaikan dana transfer umum, yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sehingga, di tahun 2017 nanti, kata Menkeu, akan dilakukan perbaikan pengalokasian DAU agar lebih fleksibel. Serta di awal tahun 2017 itu, akan dipenuhi pencairan DAU tahun 2016 yang sempat ditunda dalam beberapa bulan ini.
Selain itu, lanjut Menkeu, Dana Transfer Umum pada 2017 sebesar minimal 25 persen akan dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.
“Karena pada akhirnya, seperti yang tadi saya sebutkan, tujuannya dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah,” kata Sri Mulyani.
Sementara terkait pembangunan di daerah yang bisa melahirkan multiplier effect, dialokasikan anggaran investasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pengadaan lahan dalam pembangunan inftastruktur bagi proyek-proyek strategis nasional melalui Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Rp21,65 triliun.
Nantinya, alokasi anggaran untuk LMAN ini akan digunakan membangun proyek jalan tol, proyek infrastruktur kereta api, proyek bandar udara, proyek infrastruktur pelabuhan, dan peoyek bendungan.
“Pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui penyediaan pendanaan pengadaan tanah, menurunkan biaya logistik, mendorong efisiensi waktu tempuh, dan memberikan multiplier effect bagi pembangunan di daerah sekitarnya.”
Laporan: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
