Jakarta, Aktual.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan juga Bendahara Umum Negara mengajukan anggaran ke Komisi XI DPR untuk tahun anggaran 2017 nanti.

Anggaran sebesar Rp40,77 triliun pun disetujui oleh DPR, karena tugas kemenkeu yang cukup berat terutama untuk mengumpulkan penerimaan negara, baik dari sektor pajak mau sektor non pajak.

Menurut Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, anggaran ini cukup besar, di saat keuangan negara yang masih kekurangan. Sementara di kementerian lain pun bisa jadi tak sebesar Kemenkeu.

“Anggaran itu besar, untuk itu dengan anggaran yang besar ini jangan sampai menurunkan kinerja dari Kemenkeu,” tandas Misbakhun saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (18/10).

Meski begitu, dia sendiri mengakui angggaran ini lebih kecil dari usulan semula yang Rp42,1 triliun atau mengalami penurunan Rp1,4 triliun.

“Selama ini Kemenkeu sudah ditugasi target-target yang sudah ditetapkan. Dan itu harus dicapai semua,” pinta dia.

Namun demikian, Misbakhun sendiri memaklumi anggaran Kemenkeu itu besar. “Karena Kemenkeu itu sangat vital, sehingga militansi, motivasi dan loyalitas harus tetap dikedepankan,” tandasnya.

Ketua Komisi XI DPR sekaligus pimpinan sidang, Melchias Marcus Mekeng membacakan hasil keputusan Raker itu. “Kami Komisi XI DPR menyetujui pagu alokasi TA 2017 Kemenkeu sebesar Rp40,77 triliun,” kata politisi Partai Golkar ini.

Di tempat yang sama, Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah mengusulkan alokasi anggaran Kemenkeu untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp40,77 persen atau lebih rendah dari pagu semula yang mencapai RpRp42,1 triliun.

“Dana yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp28,103 triliun,” ucapnya.

Dia menyebutkan, alokasi Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp12,581 triliun sedangkan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp89,3 miliar.

“Anggaran yang diusulkan itu untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan, termasuk pendukung kinerja-kinerja terkait layanan masyarakat,” tutur Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran Kemenkeu TA 2017 diukur melalui berbagai indikator kebutuhan kementerian baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

“Rencana Kerja Anggaran itu memang tempak angka-angka, tetapi kami memiliki komitmen reformasi terukur sesuai tujuan pembangunan,” pungkas dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan