Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/2). Rapat tersebut membahas soal pencegahan penyebaran virus Zika di Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

Jakarta, Aktual.com – Kegaduhan yang terjadi di beberapa kementerian kabinet kerja Jokowi-JK saat ini dianggap membuat publik gerah. Para menteri yang sering bertikai dan bersilang pendapat tersebut diminta untuk tidak terus melakukan serangan-serangan ke kementerian lain di ranah publik.

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto mengungkapkan, Menteri yang selama ini sering membuat gaduh mestinya harus memahami bagaimana cara yang pantas sebagai mnteri.

“Sebagai orang teladan, jangan timbulkan kegaduhan, tidak seperti orang kebanyakan, dia adalah orang yang penting, dipandang. Pada saat yang sama mereka harus memahami bahwa posisi mereka sebagai bawahan, ada pimpinan dalam hal ini presiden,” ujar Erwan dalam diskusi dengan tema Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi? yang diadakan di Gado-Gado Boplo, kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3)

Erwan menuturkan, beberapa Menteri yang sering menimbulkan kegaduhan justru menarik untuk dicermati. Pasalnya, Menteri yang gaduh tersebut berasal dari kalangan profesional.

“Mengapa yang profesional jadi gaduh, barangkali ada kaitannya sebagai over percaya diri, dia terbiasa memposisikan diri sebagai profesional.
Gaduh kalau dalam sidang kabinet tidak masalah.
Tapi di publik mestinya mereka tampil sebagai orang profesional,” tuturnya.

Erwan juga mengungkapkan, bahwa para menteri seharusnya sadar posisi sebagai bawahan presiden. Perdebatan di kabinet bisa disampaikan dengan cara yang lebih elegan.

“Tidak bisa melangkahi presiden. Kalau presiden sudah beri instruksi, harus ikuti. Pun kalau tidak setuju, harus pakai cara yang elegan,” ucap Erwan.

Ia juga berpendapat, menyikap Menteri yang sering membuat kegaduhan tersebut, presiden Jokowi diminta untuk memberikan teguran yang tegas.

“Kalau ditegur tidak bisa, ya bisa diganti. Kalau tidak sejalan dengan presiden,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: