Penyanyi kondang era 80an sampai 90an yang saat ini sudah berhijrah sebagai Ustadzah Neno Warisman mengaku telah terjadi tindakan persekusi terhadap dirinya saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau pada Sabtu (25/8/2018) malam untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada esok harinya. Karena mendapat penolakan dari aparat, akhirnya Neno memilih kembali ke Jakarta.

“Saya dipaksa pulang naik pesawat. O, begitu mau dipaksa pulang. Ternyata mau dibawa ke sini,” ujar Neno dalam video yang disebarkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, lewat akun Twitter-nya pada pukul 22.45 WIB, Sabtu (25/8/2018).

Namun dia mengaku tak kapok dan akan tetap mendeklarasikan #2019GantiPresiden ke daerah-daerah meskipun sebelumnya telah mendapat banyak penolakan. Menurutnya, UU telah menjamin bahwa warga negara Indonesia punya hak untuk menyuarakan pendapat yang sifatnya melekat.

“(Kita punya hak) untuk berserikat, ngumpul, dan kita terus berpegang pada hal itu,” kata Neno di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa, (28/8/2018).

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengecam tindakan aparat keamanan yang menghalangi ustazah Neno Warisman yang hendak hadir di acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, sikap tersebut bertentangan prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia.

“PA 212 mengecam tindakan persekusi aparat keamanan terhadap Bunda Neno Warisman di Bandara Riau yang mencederai demokrasi dan kurang manusiawi,” tutur Slamet melalui siaran pers, Senin (27/8).

Slamet menegaskan bahwa deklarasi #2019GantiPresiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru hal tersebut merupakan hak warga negara yang dijamin untuk bebas menyatakan pendapat.

Slamet juga meminta aparat keamanan agar setop melakukan persekusi. Menurutnya, aparat adalah wasit di era demokrasi. Slamet lantas mewanti-wanti bilamana aparat tetap menghalangi masyarakat yang ingin deklarasi #2019GantiPresiden.

“Jika wasit ikut bermain di lapangan jangan salahkan penonton masuk ke dalam lapangan,” ucap Slamet.

Slamet meminta aparat keamanan agar melindungi, bukan malah bersikap kasar terhadap masyarakat. Dia juga meminta aparat agar tidak mempersekusi, tetapi menyayangi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai aparat negara tidak netral dalam kasus pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang Neno menodai 20 tahun reformasi.

“20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak orang-orang tertentu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).

Didi mengatakan, aparat negara khususnya kepolisian, seharusnya melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Ia menganggap gerakan ganti presiden ialah gerakan yang wajar di negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur undang-undang.

Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Eko Widodo Prihastopo memberikan alasan melarang penyelenggara deklarasi #2019gantipresiden yang dilangsungkan di Kota Pekanbaru, Minggu (26/8/2019).

“Deklarasi ganti presiden, saya tegaskan batalkan itu. Ngga ada manfaatnya, mudharatnya banyak,” kata Eko di Mako Brimob Polda Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (24/8/2018).

Polda Riau juga membantah melakukan persekusi terhadap Neno Warisman yang akhirnya terpaksa pulang ke Jakarta dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sabtu (25/8) malam, akibat adanya aksi massa.

“Tidak ada persekusi, yang ada polisi mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. ‘Kan ada lempar-lemparan. Polisi berupaya mengamankan semua pihak,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Kombes Pol. Sunarto dalam konfrensi pers di Pekanbaru, Minggu (26/8).

Oleh karena itu, akibat adanya massa pro dan kontra, kepolisian harus mengambil langkah. Hal tersebut supaya tidak timbul masalah yang lebih besar sehingga sebelum terjadi perlu dicegah.

Ahmad Dhani: Ada Kongkalikong Dibalik Larangan Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya

Halaman Berikutnya…

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS