Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menyesalkan pengangkatan HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
“Penunjukan HM Prasetyo membuat saya mempertanyakan kembali komitmen Presiden (Joko Widodo) untuk penegakan hukum ke depan,” kata Erma saat dihubungi, Kamis (20/11) malam.
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan di Indonesia masih banyak calon Jaksa Agung yang tidak berasal dari partai politik, dan merupakan figur berintegritas dan bersih, baik dari eksternal maupun internal kejaksaan.
“Saya pribadi melihat figur seperti Mas Achmad Santosa, Todung Mulya Lubis adalah calon yang lebih layak dibanding dengan HM Prasetyo. Jika dilihat dari rekam jejak keduanya,” kata Erma.
Menurut dia, setelah menunggu kekosongan 30 hari untuk orang nomor satu di Kejaksaan Agung, Partai Demokrat kecewa dengan terpilihnya HM Prasetyo yang notabene adalah politikus NasDem dan sekaligus anggota DPR RI 2014-2019.
Penunjukan tersebut, kata dia, memperlihatkan tidak pekanya Presiden Joko Widodo dalam melihat kandidat-kandidat lain yang berpotensi dan tidak berasal dari lingkungan politisi.
Posisi Jaksa Agung adalah pimpinan institusi tertinggi penegakan hukum dari korp Kejaksaan. Memilih politisi sebagai Jaksa Agung, menurut Erma, adalah langkah mundur, karena tidak ada jaminan HM Prasetyo tidak memiliki agenda-agenda politik internal yang akan dibawanya ke dalam tubuh Kejaksaan Agung.
“Institusi Kejaksaan Agung harus dijaga marwahnya sebagai lembaga penegak hukum yang harus bebas dari kepentingan politik dan pengaruh partai politik,” kata Erma.
Artikel ini ditulis oleh:
