Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan cenderung menolak rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan mengangkat dua perwira tinggi (Pati) dari kepolisian sebagai penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Hinca berpandangan, pihaknya selalu menekankan netralitas aparatur penyelenggara negara dalam setiap pesta demokrasi, baik Pilkada maupun Pemilu.
“Kita ingin menyerukan, agar Pilkada kali ini tetaplah netral, yang wasit jadi wasit, yang pemain jadi pemain,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (28/1).
Dalam kesempatan tersebut, Hinca pun menghimbau agar Kemendagri meluangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait rencana pengangkatan dua Pati Polridf ini.
“Masih ada waktu bagi Kemendagri untuk mendengarkan suara masyarakat, kita perbaiki lagi agar semuanya berjalan dengan baik,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kemendagri berencana menunjuk Asisten Operasi (Assops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin, yang masing-masing sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut keterangan yang dirilis Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul, kedua Pati tersebut akan memimpin dua provinsi tersebut selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang.
Menurutnya, rencana Mendagri ini sangat rentan dan berpotensi mendatangkan tindakan atau praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini.
Karenanya, ia lebih menyetujui agar tidak ada lagi pejabat kepolisian aktif yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ataupun Pejabat Gubernur.
“Sehingga semua orang bisa merasakan bahwa Pilkada kita netral, Pilkada kita demokratis,” jelas Hinca.
“Ini kan suara masyarakat. Semua bersura untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan pemerintah mendengarnya,” tutupnya.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Teuku Wildan
