Jakarta, Aktual.com – Pemerintah akan segera berbicara dengan DPR RI mengenai adanya perubahan desain RPABN 2021 yang diputuskan dalam sidang kabinet, Senin (28/7).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (28/7).

“Dengan keputusan hari ini kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para Pimpinan Banggar atau Komisi Keuangan serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini. Sehingga tetap proses politiknya bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan dalam sidang kabinet Senin, Presiden Jokowi telah memutuskan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB 2021. Persentase itu menjadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR.

Dia mengatakan dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun, di mana prioritas belanja akan dilakukan betul-betul untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

“Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Lemudian Presiden menekankan bidang pendidikan dan kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta kembali dilakukan rapat terbatas pada Selasa (29/7) besok untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit, sehingga penggunaan anggaran benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)