Jakarta, Aktual.com – Anggota DPR RI dan Juga Politikus PDI-P Masinton Pasaribu, menyinggung keberadaan Menteri Koordinator yang bicara terkait gagasan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?” kata Masinton kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/4).
Menurutnya , gagasan tersebut bukan berasal dari Jokowi. Dan seharusnya, Menko tersebut mengundurkan diri, setelah Jokowi komitmen bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
“Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” ucap Masinton.
Masinton mengharapkan agar rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
“Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis,” ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
“Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” sambungnya.
Untuk diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak. Menurut sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Dede Eka Nurdiansyah
