Yogyakarta, Aktual.com – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY kembali mempertanyakan kejelasan keberadaan anggaran negara untuk program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) bagi kaum difabel kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

“Tahun 2015 alokasi anggarannya mencapai 9,7 miliar, tapi sampai akhir tahun jumlah itu tidak pernah terserap, kemana larinya?” ujar Aprilia Ike Nurwijayanti, Koordinator Penelitian dan Diseminasi Data PKBI DIY, kepada Aktual.com, Sabtu (28/5).

Sebelumnya, anggaran tersebut melalui Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diperuntukkan sebagai dana pemenuhan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan kursi roda bagi 20 ribu lebih kaum difabel yang ada di Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Sleman, Gunung Kidul serta Bantul.

“Bayangkan, cuma ada 7 orang difabel di Bantul yang baru memanfaatkan dari sekitar 5 ribu difabel yang tercatat sebagai penerima,” kecam Aprilia.

PKBI DIY sendiri menegaskan akan terus menelusuri keberadaan anggaran negara yang seyogyanya menjadi hak kaum berkebutuhan khusus tersebut. Program ini diketahui berada di bawah naungan Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta.

Aprilia mencermati, minimnya sosialiasi program menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan berbagai pihak terutama kaum difabel setempat perihal besaran dana yang dianggarkan untuk mereka.

“Mungkin juga mereka (kaum difabel) tidak tahu kalau namanya masuk dalam daftar penerima Jamkesus. 7 per 5 ribu itu baru kasus di Bantul, bagaimana dengan daerah lain?” sindir Aprilia.

Program ini sesungguhnya telah mulai efektif diberlakukan sejak Mei 2014, akan tetapi sampai hari ini pada faktanya diakui Aprilia anggaran yang dialokasikan tidak pernah turun. Akibatnya, hak-hak kaum difabel seperti pelayanan kesehatan, sarana dan prasana penunjang, aksesibilitas ruang publik, kenyamanan, keamanan serta yang lain masih belum dapat dirasakan selaiknya masyarakat Yogyakarta pada umumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Nelson Nafis